REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Errika Ferdinata mengatakan, pandemi membuat arus kas bisnis utilitas Indonesia tersendat. Semua menahan belanja baik dari segmen bussiness to consumer (B2C) atau bussiness to bussiness (B2B) sehingga berimbas pada operasional. 

"Mereka cenderung menunggu dan melihat di 2020 sehingga serapan dana percepatan ekonomi nasional di sektor utilitas, khususnya infrastruktur masih sangat rendah karena banyak proyek rekonstruksi yang tertunda," ujar Errika dalam Webinar MarkPlus Industry Roundtable: Utilities Industry Perspective  di Jakarta, Jumat (13/11).

Errika mengatakan, satu-satunya harapan bagi pengusaha konstruksi adalah peran pemerintah untuk proyek nasional. Saat konsumen dan sektor swasta tidak mampu untuk belanja akibat pandemi, pengusaha hanya mengandalkan pembelanjaan dari pemerintah. Intervensi dari pemerintah bisa menjadi penggerak ekonomi sektor konstruksi. 

"Belanja pemerintah solusi untuk menggerakan ekonomi sebagai lokomotif di bidang konstruksi," ucap Errika. 

Namun, Errika mengingatkan para pemain konstruksi yang bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus mencari strategi baru. Saat ini, penyerapan APBD di hampir seluruh wilayah Indonesia berfokus pada penanganan Covid-19 sehingga sektor konstruksi tidak menjadi prioritas penyaluran.  

Meskipun industri konstruksi cukup terpuruk selama 2020, ia optimistis industri mampu pulih pada 2021.Terutama dengan adanya percepatan proyek nasional di bidang infrastruktur seperti jalan tol lintas Sumatera dan pembangunan kawasan pariwisata prioritas. 

"Harusnya itu bisa menarik belanja sektor swasta dan konsumsi di 2021," kata Errika. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika