REPUBLIKA.CO.ID, GRESIK -- Pemerintah tak pernah bosan untuk memberikan berbagai macam fasilitas dan layanan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi untuk segera bangkit dari keterpurukan usaha akibat pandemi Covid-19. Berbagai program dan stimulus diberikan kepada sektor ini seperti bantuan tambahan modal kerja bagi koperasi, subsidi selisih bunga/margin non Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan bantuan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan lainnya.
Salah satu contoh nyata kehadiran pemerintah terhadap nasib koperasi dan UMKM khususnya di Jawa Timur adalah pemberian bantuan subsidi selisih bunga atau margin non KUR kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri, di Jawa Timur senilai Rp 632 juta. Melalui subsidi ini maka likuiditas koperasi dapat terjaga dengan baik. Sementara bagi anggota koperasi bisa terbantu lantaran margin bunga telah dipenuhi oleh pemerintah.
Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya, menyatakan dukungan yang diberikan pemerintah tersebut diharapkan bisa kembali membangkitkan semangat berusaha baik bagi koperasi ataupun UMKM yang menjadi anggotanya. Diakuinya bahwa pandemi Covid-19 membuat sektor usaha khususnya UMKM terdampak paling parah akibat terganggunya suplai dan demand.
"Ketika pandemi terjadi kita berikan bermacam bantuan, untuk UMKM yang sudah mampu bertahan diberikan restrukturisasi kredit, kita juga berikan pelatihan digital untuk bisa naik kelas sehingga bisa tetap jualan. Yang udah bangkrut ada bansos (bantuan sosial) ada juga BPUM yang merupakan program Presiden yang kami jalankan bersama Kemenkeu dengan memberikan hibah Rp 2,4 juta per UKM," kata Eddy saat melakukan kunjungan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi di Gresik, Jawa Timur, Jumat (13/11).
Hadir dalam acara tersebut Menko PMK Muhadjir Effendi, Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan secara simbolis perizinan PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), Banpres BPUM dan bantuan program subsidi selisih bunga / margin non KUR.
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), KemenkopUKM akan terus memberikan dukungan pada UMKM dan koperasi khususnya penyaluran bantuan subsidi margin bagi koperasi-koperasi yang memang terdampak Covid-19. Pihaknya akan terus mengoptimalkan waktu yang tersisa hingga Desember mendatang untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut. Menurutnya anggaran untuk subsidi margin non KUR sebesar Rp 751 miliar. Namun diperkirakan dana yang bisa direalisasikan hanya sekitar Rp 135 miliar hingga akhir tahun ini.
Eddy menyatakan terdapat sejumlah kendala dan dinamika di lapangan saat penyaluran. Salah satunya adalah banyak koperasi atau UMKM yang awalnya diperkirakan membutuhkan bantuan ini namun ternyata mereka tidak butuh karena pinjaman yang dilakukan tidak ke koperasi namun ke industri pembiayaan lainnya seperti perbankan atau fintech. Dengan begitu secara otomatis mereka tidak masuk dalam kategori penerima subsidi margin tersebut. Terkait anggaran subsidi margin non KUR yang tidak terserap, Eddy menegaskan akan mengembalikan kepada Kementerian Keuangan.
"Lalu ada juga perubahan aturan- aturan yang terus disesuaikan dengan kebutuhan, ini mengakibatkan terbatasnya ruang gerak kita dalam menyalurkan. Padahal dalam rangka kehati-hati itu kita tetap harus mengacu pada aturan ketika menyalurkan," pungkasnya.
Sementara itu Muhadjir Effendi mengatakan bahwa pihaknya berkepentingan untuk turut serta menyukseskan berbagai program untuk meningkatkan daya saing UMKM. Menurutnya UMKM saat ini tetap akan menjadi bantalan perekonomian nasional di tengah pandemi. Sebab jumlah UMKM mendominasi sektor usaha yang ada di Indonesia. Ditegaskannya UMKM bisa menjadi pemantik program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir dampak buruk dari pandemi.
"Pemerintah perhatikan betul UMKM, tahun 2021 anggaran pemerintah akan diswitch untuk lebih banyak membantu UMKM. Kita sadar kalau UMKM bangkrut maka berpotensi terjadi peningkatan kemiskinan. Makanya sebelum itu terjadi saya hadang dulu agar tidak jadi miskin untuk kita dorong agar lebih banyak stimulus untuk mereka," tutur Muhadjir.
Muhadjir menyadari bahwa selama ini para pelaku UMKM kerap terbentur pada perizinan atau legalitasnya. Hal itu membuat mereka sulit untuk bisa memperlebar pangsa pasarnya. Bahkan untuk produk yang terkait obat-obatan dan makanan, ada pelaku UMKM yang baru bisa mendapatkan izin edar setelah 10 tahun berjalan. Oleh sebab itu dia berharap agar BPOM melakuka revolusi agar ada kemudahan pengurusan perizinan. Dia juga meminta Kemenkop UKM untuk memberikan dukungan subsidi untuk biaya penerbitan izin usaha jika memungkinkan.
"Jadi BPOM tidak boleh nunggu ada pengajuan, BPOM harus turun ke bawah menyapa UMKM langsung, tanyakan ke bawah kebutuhannya apa untuk menuntaskan target pemberian izin, ini penting sekali," pungkasnya.
Di tempat yang sama Manager Bisnis UGT Sidogiri, M Sholeh Wafi, mengaku sangat terbantu setelah mendapatkan dana subsidi selisih bunga tersebut. Pasalnya di tengah pandemi banyak dari anggotanya tidak bisa membayar cicilannya akibat kegiatan usahanya menurun. Dengan bantuan kini anggota koperasinya yang mendapatkan mulai bangkit kembali. Beban usaha mereka menjadi berkurang akibat dukungan dari pemerintah tersebut.
"Di saat kondisi tidak memungkinkan yang penting pokoknya selamat, Alhamdulillah ternyata dari pemerintah ada program subsidi margin ini sehingga cukup membantu bagi kami dan meringankan beban anggota kami," ulas Wafi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika