REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini mendorong kepada seluruh pesantren di Indonesia untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Yahya saat melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Assaidiyyah 2 Bahrul Ulum, Jombang, Ahad (15/11).
Yahya Zaini memuji keberhasilan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang berhasil mencegah penularan Covid-19. Karena itu, dia pun meminta kepada pondok pesantren lainnya untuk belajar dari Ponpes Barhul Ulum dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan.
“Apa yang diterapkan di sini, bisa ditiru oleh pondok pesantren lain,” ujar Yahya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Ahad (15/11).
Politisi senior Golkar itu pun berjanji akan mengupayakan Ponpes Bahrul Ulum mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Karena, menurut dia, pesantren Bahrul Ulum sejauh ini telah sukses dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona.
Kendati demikian, Yahya teap mengimbau kepada pengelola Pondok Pesantren Bahrul Ulum untuk tetap mempertahankan kedisiplinan para santri dalam menerapkan protokol kesehatan. “Dari awal pondok pesantren ini berhasil mencegah masuknya Covid-19 ke lingkungan pesantren,” kata Yahya.
Anggota DPR kelahiran Pulau Bawean itu berkunjung ke pesantren Bahrul Ulum bersama Tenaga Ahli Menteri Kesehatan RI, Andi. Dalam kunjungan itu, Yahya Zaini juga menyerahkan bantuan berupa 300 kotak vitamin C, 15 kotak obat batuk, 150 kotak multi vitamin untuk orang dewasa, 122 botol handsanitizer dan 80 kotak masker.
Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Assaidiyyah 2 Bahlul Ulum, KH Ahmad Hasan, mengatakan, sejauh ini protokol kesehatan di pondok pesantren yang dipimpinnya dilaksanakan secara ketat di bawah pengawasan satgas yang dibentuk oleh yayasan.
Dia menambahkan, sejak awal pandemi sampai sekarang tidak ditemukan kasus potisif Covid-19. Menurut dia, hal ini tidak terlepas dari peran para santri yang selama ini selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika