Selasa 17 Nov 2020 14:02 WIB

Wali Kota: Politik Uang Racun yang Sengsarakan Masyarakat

Jangan karena kita mengejar uang Rp 200 ribu, tapi masyarakat jadi susah.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Gerakan tolak politik uang.
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Gerakan tolak politik uang.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Wali Kota Bandarlampung, Herman Hasanusi, menyebutkan, politik uang oleh calon kepala daerah agar bisa terpilih merupakan racun yang akan menyengsarakan masyarakat ke depannya.

"Jangan karena kita mengejar uang Rp 200 ribu, tapi masyarakat jadi susah. Itu racun rakyat," kata Herman di Kota Bandarlampung, Selasa (17/11).

Dia menyarankan kepada masyarakat bila ada calon kepala daerah atau timnya membagikan uang agar ditolak dan segera tangkap serta laporkan ke pihak yang berwenang sebab itu menyusahkan rakyat bila jadi pemimpin.

"Masyarakat jangan mau dibohongi calon yang hanya umbar janji dan bermain uang ada sejarahnya, sudah mengeluarkan uang tidak mengembalikannya," kata Herman.

Menurut dia, cari calon kepala daerah yang dalam masa kampanye tidak mengeluarkan uang sebab orang-orang seperti itu akan bekerja untuk rakyat. "Saya selama menjabat wali kota dua periode tidak ada pakai-pakai uang untuk mendapatkan jabatan strategis di Bandarlampung dan itu boleh dicek langsung," kata Herman.

Hal itu, kata dia, karena dalam mendapatkan jabatan kepala daerah dia tidak menebar-nebarkan uang ke masyarakat. "Kepala dinas, kepala sekolah dan lainnya tidak ada bayar-bayaran karena saya ingin rakyat sejahtera, karena kalau bayar-bayaran tidak akan ada kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Herman.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement