REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mendukung program bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud. Erick menilai sejumlah program bantuan merupakan amanah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga menjadi perhatian utama dari KPCPEN di masa pandemi saat ini.

Erick menyebut program bantuan merupakan salah satu program yang masuk dalam fokus pemerintah terkait Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh. 

"Tujuannya bagaimana agar program Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh bisa berjalan dengan baik," ujar Erick dalam jumpa pers virtual terkait program bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud di Jakarta, Selasa (17/11).

Dalam Indonesia Sehat, kata Erick, pemerintah tengah mempersiapkan program vaksinasi yang diharapkan bisa mulai terlaksana pada awal tahun depan. Erick menilai program Indonesia Sehat juga dilakukan bersamaan dengan Indonesia Bekerja. 

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan hadir membantu masyarakat yang terdampak pandemi melalui sejumlah program. "Salah satu (program) hari ini yakni bantuan kepada tenaga pendidik di Kemendikbud atau Kemenag yang sebelumnya sudah kita luncurkan untuk pulsa," ucap Erick. 

Erick menyampaikan pemerintah juga terus mengucurkan bantuan kepada masyarakat lewat sejumlah program lain seperti pra kerja hingga bansos. Selain program bantuan, lanjut Erick, pemerintah juga tetap melakukan pembangunan infrastruktur, food estate, hingga pembukaan investasi dalam mendorong perekonomian. 

Hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar ketika pandemi berakhir, Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam hal pertumbuhan ekonomi. 

Kementerian BUMN, ungkap Erick, juga terus mendorong bank-bank pelat merah atau Himbara untuk terus berkonsolidasi serta memperbaiki sistem dan layanan kepada masyarakat. "Yang paling penting mendukung program satu data pemerintah. Kita sinergikan BRI, Pegadaian, PNM punya program satu data. Kita ingin mendukung program pemerintah bahwa ada data yang akurat, bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak salah sasaran," kata Erick menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika