Selasa 17 Nov 2020 18:04 WIB

In Picture: Aksi Menolak Omnibus Law di Depan Gedung Parlemen

.

Rep: Akbar Nugroho Gumay/ Red: Yogi Ardhi

Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Mereka menuntut pemerindah dan DPR untuk mencabut Omnibus Law karena dinilai merugikan masyarakat Indonesia. (FOTO : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Mereka menuntut pemerindah dan DPR untuk mencabut Omnibus Law karena dinilai merugikan masyarakat Indonesia. (FOTO : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Sejumlah anggota Satpol PP membawa poster sosialisasi protokol COVID-19 saat aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Sosialisasi itu dilakukan agar para pengunjuk rasa tetap menerapkan protokol kesehatan. (FOTO : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Sejumlah anggota Satpol PP membawa poster sosialisasi protokol COVID-19 saat aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Sosialisasi itu dilakukan agar para pengunjuk rasa tetap menerapkan protokol kesehatan. (FOTO : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11). Mereka menuntut pemerindah dan DPR untuk mencabut Omnibus Law karena dinilai merugikan masyarakat Indonesia. 

sumber : Antara Foto
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Terkait
Wakil Serikat Pekerja Nasional Temui Kantor Staf Presiden
nasional - 17 November 2020, 18:06
Wakil Serikat Pekerja Nasional Temui Kantor Staf Presiden
Pemerintah Belum Terpikir Perppu Atasi Persoalan UU Ciptaker
nasional - 17 November 2020, 15:56
Pemerintah Belum Terpikir Perppu Atasi Persoalan UU Ciptaker
Gus Ulil: UU Ciptaker Cara Pemerintah Kontrol Demokrasi
dunia-islam - 17 November 2020, 15:17
Gus Ulil: UU Ciptaker Cara Pemerintah Kontrol Demokrasi
Demo Menolak UU Cipta Kerja di Jakarta
inpicture - 16 November 2020, 23:41
Demo Menolak UU Cipta Kerja di Jakarta
Berita Lainnya
...
ekonomi - Rabu , 15 Feb 2023, 00:10 WIB
Dosen FEB UI: Perlu Satu Big Data UKM di Indonesia
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:56 WIB
Rajawali Nusindo Targetkan Pendapatan Rp 5,2 Triliun pada 2023
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:42 WIB
Erick Thohir Sebut Media dan Pemerintah Harus Duduk Bersama Bangun Ekosistem Digital Kuat
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:32 WIB
Bank QNB Indonesia Catat Penurunan Kerugian pada 2022
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 14:12 WIB
UMKM Sering Dibanggakan Tapi Pembiayaan Kredit dari Bank Minim
Advertisement
Terpopuler
1
 In Picture: Semangat Siswa Sekolah Dasar Berlatih Seni Bela Diri Tapak Suci
2
 In Picture: Jaga Kelestarian Alam, BPKH Tanam 1.000 Pohon Mangrove
3
 In Picture: Katupek Dendeng Rabu dan Nasi Dagang, Kuliner Khas Padang Pariaman yang Melegenda
4
 In Picture: Saat Prajurit TNI AU Hibur Anak Penyintas Bencana Tanah Bergerak di Cianjur
5
 In Picture: Eksotisme Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Lumajang
Terkini inpicture
Advertisement