REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Persediaan pupuk di Jawa Barat diklaim aman. Hingga akhir tahun nanti alokasi pupuk subsidi dianggap masih mencukupi kebutuhan petani. 

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat, Dadan Hidayat. 

"Hingga saat ini ketersediaan pupuk di Jawa Barat aman," kata Dadan dalam keterangannya, Selasa (17/11).

Adapun masalah terkait pupuk yang kerap muncul di lapangan sebenarnya lebih ke arah teknis. Terutama terkait transisi penerapan eRDKK dan Kartu Tani.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultikultura Pemprov Jabar, Tita Nuroswita, menjelaskan, dulu para petani, baik yang terdaftar di eRDKK ataupun tidak, masih bisa mendapatkan pupuk subsidi, sedangkan saat ini tidak bisa. 

"Saat ini aturannya mulai tegas. Syarat mendapatkan pupuk subsidi harus terdaftar eRDKK," kata Tita. 

Misalnya di Indramayu, kebutuhan untuk pupuk jenis urea mencapai 63 ribu ton. Namun dalam eRDKK hanya diajukan sekitar 58 ribu ton. Alhasil pasti terjadi kekurangan di lapangan. 

"Jadi kalau dilihat dari total dan penyerapan tahun sebelumnya bisa dikatakan cukup, tapi kembali lagi ke petaninya mengajukan (eRDKK) tidak tahun sebelumnya? Nah, kita selalu ingatkan soal ini," ungkap Tita.

Ke depan, kata dia, pemerintah akan menerapkan Kartu Tani untuk mengatasi masalah pupuk subsidi. Harapannya distribusi pupuk bisa lebih tepat sasaran dan alokasinya mencukupi di lapangan.

"Dengan adanya Kartu Tani ini semuanya bakal tertib. Petani yang memang berhak pasti akan mendapatkan pupuk subsidi," pungkas Tita. 

Sebelumnya, Kementerian Pertanian memastikan pola distribusi pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani akan dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung, seperti mesin EDC.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Kementerian Pertanian sangat konsen untuk memaksimalkan distribusi pupuk subsidi.

“Kita akan maksimalkan pola distribusi agar pupuk subsidi benar-benar bisa diterima oleh petani yang membutuhkan. Oleh karena itu, pola distribusi terus kita perbaiki, baik dari pendataan melalui eRDKK hingga menggunakan Kartu Tani. Kita pastikan dahulu kesiapannya sebelum Kartu Tani diterapkan secara efisien,” kata Menteri yang akrab disebut SYL ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika