REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia akan
menggelar Jakarta Food Security Summit (JFSS) kelima pada 18-19 November mendatang. Berbeda dengan pelaksanaan empat JFSS sebelumnya, JFSS-5 pada tahun ini berlangsung di tengah pandemi Covid-19 sehingga akan digelar secara virtual.
Ketua Pelaksana JFSS-5 Juan Permata Adoe mengatakan JFSS bertujuan menggerakkan
seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tema dalam JFSS-5 ini adalah 'Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Ketahanan Pangan & Gizi, Serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, Nelayan & Industri Pengolahan'.
Pertimbangannya, kata dia, selain berdampak bagi kesehatan manusia, pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian negara-negara di dunia dan memicu resesi ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia. “Dampak paling nyata dari resesi ekonomi adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan,” kata Juan di Jakarta, Selasa (17/11).
Juan menjelaskan, sektor pangan dapat menjadi bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sektor ini tidak terdampak besar karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tak tergantikan, meskipun ekonomi sedang krisis. Bahkan, dalam situasi sekarang, posisi sektor pangan semakin strategis, di mana kebutuhan pangan yang tidak tercukupi dapat memicu krisis pangan, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan politik.
“Terlebih lagi, Badan Pangan Dunia (FAO) sudah memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia akibat Covid-19,” kata Juan.
Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan Franky Oesman Widjaja mengatakan, pertumbuhan sektor pertanian tetap tinggi pada saat sektor
lain justru sedang menurun. Oleh karenanya, kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan yang mampu mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, perlu terus didorong.
“Masalah-masalah utama sektor pertanian perlu menjadi perhatian serius, seperti ketersediaan lahan, benih unggul, pupuk, pembiayaan, pemasaran, irigasi, sarana penyimpanan hasil pertanian dan sarana-prasarana lainnya, serta kelembagaan. Demkian pula kendala lainnya seperti kebijakan menyangkut bibit dan bahan baku peternakan dan penggemukan sapi,” katanya.
Menurut Franky, kendala tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan pola kemitraan yang dilandasi prinsip saling menguntungkan antara pemerintah, pengusaha, perbankan, petani melalui koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam sebuah rantai pasok terintegrasi.
KADIN menggagas model kerja sama Inclusive Closed Loop guna membangun ekosistem berusaha. Model kemitraan ini, kata Franky, merupakan skema dari hulu-hilir sehingga keberlanjutan produksi tetap terjaga dan petani semakin sejahtera. Sistem inclusive closed loop menaungi empat unsur utama.
"Pertama Akses untuk membeli bibit dan pupuk, kedua Pendampingan kepada petani untuk menerapkan good practice agriculture, ketiga, kemudahan akses kredit dari lembaga keuangan, keempat Jaminan pembelian produk pertanian oleh perusahaan pembina (off taker). Skema ini sudah berhasil diterapkan terhadap komoditas kelapa sawit dan mulai direplikasi oleh komoditas lainnya seperti komoditas cabai di Garut, Jawa Barat," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika