REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan bahwa anggota polisi dilarang keras bermain politik dengan berpihak kepada kekuatan politik tertentu pada Pilkada Serentak 2020. Oleh karena itu ia mengingatkan kepada seluruh anggotanya untuk menjaga netralitasnya dalam gelaran pesta demokrasi tersebut.

“Kita tugasnya cuma menjaga, melayani, mengamankan jalannya pilkada. Tidak boleh di antara kita semua ini berpolitik,” tegas Idham dalam video conference dengan para Kapolda seluruh Indonesia, Selasa (17/11).

Menurut Idham, tugas Polri hanya sebatas bersinergi bersama TNI dalam berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia juga mewanti-wanti sanksi akan diterimanya anggota polisi jika coba-coba bermain politik baik terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan tidak ada tawar menawar terkait netralitas.

“Tidak ada operasi senyap, tidak ada operasi khusus, operasi gelap. Kalau ada anggota yang melanggar jelas pasti saya suruh periksa, baik disiplin maupun kode etik,” kata Idham dengan gamblang.

Namun demikian, Idham mempersilahkan aparat kepolisian untuk memilih salah satu calon dan itu hanya dibilik suara, tidak lebih dai itu. Sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui jika aparat memilih salah satu calon. Apalagi sampai dengan menunjukkan ekpresi dukungannya di muka umum. “Bhayangkara punya hak suara tapi biarkan sampaikan nanti di kotak suara saja,” tuturnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika