REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di depan para pengusaha, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menyatakan tidak menyukai kebijakan importasi pangan. Terlebih, untuk komoditas pangan yang bisa diproduksi di dalam negeri.
"Terus terang saya tidak suka dengan impor, selama menjadi kepala daerah saya tegas menolak itu," kata Syahrul dalam Jakarta Food Security Summit Kamar Dagang dan Indonesia (Kadin) Indonesia ke-5 yang digelar secara virtual, Rabu (18/11).
Hanya saja, ia mengakui, setiap negara tidak bisa menutup diri dari produk luar negeri, termasuk untuk pangan. Cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha hanya dengan meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam negeri.
Adanya kualitas yang berdaya saing diharapkan akan mampu melawan serbuan barang impor. "Orang kalau impor, dagang kertas dapat uang banyak tidak berkeringat. Itu hal yang saya tidak setuju seperti itu," ujarnya.
Syahrul pun meminta kepada para pengusaha yang tergabung di dalam Kadin agar bisa berkomitmen mendukung pemerintah dan sektor pertanian dalam negeri untuk membenahi kualitas dan produktivitas. Hal itu, menurut dia, hanya bisa dilakukan dengan memperkuat riset dan penelitian pertanian oleh sektor swasta.
Kementan, kata dia, saat ini memiliki lebih dari 300 pakar pertanian. Namun, mayoritas masih pada tahap pemuliaan bibit maupun perbanyakan hasil penelitian. Hal itu mendukung kemajuan dalam tahap budidaya pertanian di level hulu.
"Tapi, kalau berhenti disitu, dan pasca panennya tidak disentuh tentu kita tidak bisa bersaing," ujarnya.