REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, negaranya siap membahas soal cara bagaimana Amerika Serikat (AS) dapat kembali kepada kesepakatan tentang program nuklir Iran. Terlebih adanya harapan terhadap pemerintahan baru AS tahun depan.
"Jika Amerika Serikat ingin menjadi peserta Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), keanggotaan yang ditolak oleh Presiden AS Donald Trump, kami siap membahas bagaimana AS dapat bergabung kembali dengan JCPOA," ujar Zarif dilansir laman Sputnik, Rabu (18/11).
Iran telah berulang kali menyatakan bahwa pihaknya siap untuk bernegosiasi dengan AS hanya dalam kerangka kesepakatan nuklir serta partisipasi negara lain. Iran juga telah menuntut pengembalian perjanjian, pencabutan sanksi, kompensasi kerusakan dan tambahan kewajiban yang tidak akan ditarik AS dari perjanjian itu lagi.
Sebelumnya, menteri Luar Negeri Prancis dan Jerman Jean-Yves Le Drian dan Heiko Maas mendesak AS untuk kembali ke pendekatan bersama terhadap Iran. Mereka mendesak untuk memastikan bahwa program nuklir Iran damai.
Pada Juli 2015, Iran dan enam negosiator internasional mencapai kesepakatan bersejarah untuk menyelesaikan masalah program nuklir Iran yang sudah lama ada. Pembicaraan selama beberapa bulan ini telah berakhir dengan penerapan JCPOA. Implementasi penerapan JCPOA akan sepenuhnya menghapus sanksi ekonomi dan keuangan yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB, AS, dan UE ke Iran.
Perjanjian tersebut, khususnya, memungkinkan bahwa embargo senjata akan dicabut dari Iran dalam lima tahun, pasokan senjata dimungkinkan lebih awal. Namun hanya dengan izin dari Dewan Keamanan PBB.
Kesepakatan dalam bentuk aslinya bahkan tidak berlangsung selama tiga tahun. Pada Mei 2018, AS mengumumkan penarikan sepihak darinya dan penerapan kembali sanksi keras terhadap Teheran.
Zarif juga mengatakan, bahwa Teheran bersedia kembali ke kesepakatan nuklir 2015 jika presiden terpilih AS Joe Biden mencabut sanksi terhadap Iran setelah memasuki Gedung Putih. "Apabila Pak Biden bersiap untuk memenuhi komitmen AS, kami juga dapat segera kembali mematuhi komitmen penuh perjanjian itu dan kemungkinan negosiasi kerangka kerja dapat dilakukan dengan 5+1," kata Zarif dalam wawancara yang diunggah di surat kabar pro pemerintah Iran, Rabu (17/11) dikutip Time of Israel.