REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Achmad Riad, menyatakan TNI siap untuk menjadi salah satu penerima vaksin Covid-19 pertama. Menurut dia, itu sesuai dengan arahan dan program nasional untuk vaksinasi Covid-19. 

"Siap (menjadi penerima vaksin pertama apabila vaksin sudah ada)," kata Riad saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat, Rabu (18/11). 

Dia menjelaskan, sesuai arahan dan program nasional untuk vaksinasi Covid-19 ada dua target prioritas awal penyuntikan vaksin. Prioritas pertama adalah petugas atau tenaga medis yang berada di garda terdepan menghadapi pandemi Covid-19. 

Kedua, petugas pendisiplin protokol kesehatan yang di dalamnya termasuk TNI dan Polri. "Jadi untuk TNI, yang akan menjalani vaksinasi sesuai program tersebut. Intinya semua yang masuk pada frontline, prioritas tenaga kesehatan, petugas lainnya/semua matra," kata dia.

Presiden Joko Widodo memperkirakan pemberian vaksin Covid-19 dapat dilakukan pada akhir Desember 2020 atau awal Januari 2021. Pemberian vaksin bergantung pada datangnya vaksin dan proses persiapan yang dilakukan di Indonesia. 

"Soal vaksin, kita berharap vaksin ini bisa datang pada akhir November ini. Kita berusaha. Kalau tidak bisa, ya datangnya di bulan Desember," kata Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan ke Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Rabu (18/11). 

Menurut Joko Widodo, vaksin itu tiba, baik dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk bahan baku yang akan diolah di Bio Farma Bandung. Semua vaksin yang akan digunakan, harus terdaftar dalam daftar vaksin di Lembaga Kesehatan Dunia (WHO). "Ini wajib," katanya.

Vaksin yang dibeli, kata Presiden, dari perusahaan yang mereknya telah terdaftar di WHO. "Saya tidak menyebut mereknya apa, tapi harus ada di dalam list WHO," katanya. 

Presiden menjelaskan, setelah vaksin masuk ke Indonesia dan diterima, masih ada tahapan lagi di BPOM. Vaksin tidak bisa langsung disuntikkan. "Masih diperlukan emergency used authorization, dan tahapan itu memerlukan waktu sekitar tiga minggu," katanya. 

Setelah mendapatkan izin dari BPOM, katanya, baru kemudian dilakukan vaksinasi. "Namun, kaidah-kaidah saintifik dan kaidah-kaidah ilmiah ini, juga sudah saya sampaikan. Wajib diikuti," katanya. 

Penerima vaksin akan diutamakan kepada para tenaga kesehatan. "Siapa yang akan divaksin terlebih dahulu? Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, para dokter, para perawat dan tenaga medis, paramedis yang ada. itu yang diberikan prioritas," kata presiden. 

Setelah tenaga kesehatan, vaksin akan disuntikkan kepada aparat TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara yang bekerja di ranah terdepan palayanan publik, guru, dan masyarakat umum lainnya. "Plus TNI dan Polri, kemudian baru ASN untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di depan, guru dan tentu saja kita semuanya," kata presiden. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika