REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah sedang menyiapkan sistem vaksinasi dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, Kemenkominfo, hingga BUMN seperti PT Telkom dan holding farmasi. Penyiapan sistem, kata Erick, penting dalam proses vaksinasi bantuan pemerintah maupun vaksin mandiri. 

"Kami sedang mempersipakan suatu sistem untuk mendukung salah satu programnya, vaksin mandiri selain juga vaksin bantuan pemerintah," ujar Erick dalam Webinar di Jakarta, Rabu (18/11).

Erick menjelaskan, sistem IT yang dibangun bersama Telkom dan Biofarma untuk menjaga proses kehati-hatian dan transparansi. Erick juga menyebut pemerintah telah menugaskan Kementerian BUMN membantu proses vaksin mandiri sekitar 75 juta jiwa atau sekitar 160 juta dosis lebih dosis.

"Kenapa angkanya lebih dari 75 juta karena kita ada serep kurang lebih 10 persen. Ini pun kemarin sudah rapat dengan Kejaksaan, BPKP, LKPP, kemungkinan angka yang tidak terpakai atau rusak kemarin mereka coba tingkatkan sampai 15 persen," ucap Erick. 

Mengenai jenis vaksin yamg digunakan, Erick mengaku masih menunggu keputusan Kemenkes. Selain Sinovac, Novovax, dan Vaksin Merah Putih, Erick menilai masih ada kemungkinan penambahan produk vaksin yang tergantung arahan Kemenkes. 

"Vaksin yang dipilih pemerintah itu vaksin yang sesuai dengan WHO. Vaksin ini juga sudah menjalani uji klinis tahap I dan II, Sinovac sudah menjalani uji klinis di Indonesia," lanjut Erick. 

Erick optimistis holding farmasi yang terdiri atas Biofarma, Indofarma, dan Kimia Farma juga mempunyai kemampuan dalam proses distribusi hingga ke daerah-daerah dengan tetap memastikan terjaganya kualitas vaksin tersebut. 

"Dengan 75 juta (vaksinasi) karena itu kita ingin memastikan dari proses produksi, distribusi, dan juga customer experinece-nya bisa berjalan dengan baik," kata Erick menambahkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika