REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laporan tertulis dipadu pemantauan langsung ke lapangan dan koordinasi dengan penyuluh secara virtual melalui pusat data pertanian, Agriculture War Room (AWR) menjadi 'mata dan telinga' Kementerian Pertanian TI mengetahui kondisi terkini produksi pertanian, sekaligus menghapus sekat pusat dan daerah.
"Minggu pun, saya tetap ke lapangan. Saya minta pejabat jangan cuma bikin laporan, tetap harus ke lapangan. Kalau berhalangan, kita pantau dari AWR yang koneksi online dengan KostraTani. Bisa diskusi langsung dengan petani dan penyuluh. Mereka adalah mata dan telinga Kementan dari tingkat desa hingga kecamatan," kata Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Selasa siang (17/11).
KostraTani yang dimaksud Mentan Syahrul adalah Balai Penyuluhan Pertanian pelaksana Komando Strategis Pembangunan Pertanian (BPP KostraTani) pada di locust pembangunan pertanian yakni kecamatan. KostraTani berbasis teknologi informasi (IT) era 4.0 mendukung pembangunan pertanian maju, mandiri dan modern.
Sinergi KostraTani dan AWR digagas Mentan Syahrul sebelum pandemi Covid-19. Merebaknya virus Corona, menjadikan AWR sebagai blessing in disguise di tengah aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kementan bertindak 'selangkah di depan' menangkal Corona, "pertanian tidak boleh berhenti, karena pangan berperan vital bagi imunitas tubuh," kata Syahrul.
"Dari penyuluh di BPP KostraTani, saya bisa mengetahui kondisi riel di lapangan," kata Mentan Syahrul dalam bincang santai dengan wartawan yang tergabung pada Forum Wartawan Pertanian (Forwatan).
Dalam kesempatan terpisah, Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi menegaskan bahwa BPP KostraTani didukung penyuluh dan 16 fungsional sesuai bidang tugas masing-masing mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
"Saat ini sedikitnya 5.733 BPP di seluruh Indonesia telah koneksi online ke AWR Kementan di Jakarta, untuk input laporan utama Kementan secara rutin tiap pekan via AWR," kata Dedi Nursyamsi pada kunjungan di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu pekan lalu (14/11).
Mentan Syahrul menambahkan koneksi online BPP KostraTani ke AWR mendorong pemerintah pusat pemerintah mengetahui kondisi, potensi, kendala dan tantangan lapangan yang sangat penting bagi Kementan dalam menyusun program dan kebijakan mengingat kompleksitas tiap daerah berbeda.
"Tidak bisa dipukul rata. Kondisi tiap daerah berbeda-beda, karena kompleksitasnya sangat besar. Kebijakan pertanian di Jawa mungkin akan berbeda dengan Kalimantan. Jadi local problem harus ditangani secara lokal juga,” kata Mentan Syahrul didampingi Kepala Biro Humas Kementan, Kuntoro Boga Andri.
Menurutnya, setelah dilantik Presiden RI Joko Widodo memimpin Kementerian Pertanian RI, Mentan Syahrul berkomitmen menyikapi permasalahan di tiap daerah dengan pendekatan langsung, mengacu local problem, Pasalnya, beragam pula sudut pandang kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengembangkan sektor pertanian di daerahnya.
"Misalnya kasus mitigasi La Nina. Ada daerah sudah siap hadapi perubahan iklim. Ada juga selalu minta bantuan pusat. Ada pula dengan sedikit stimulus, langsung jalan. Harus diakui masih ada pejabat daerah memakai pola lama, pemerintah pusat kasih solusi pada masalah daerah dengan bantuan,” kata Syahrul, mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode, 2008 - 2018
Dia menambahkan bahwa pihaknya berusaha mengajak pemerintah daerah, bisa menuntaskan masalahnya sendiri, bukan lagi bertindak seperti Sinterklas, karena hasilnya terbukti tidak maksimal. “Kita ajarkan mereka pecahkan persoalannya sendiri, salah satunya melalui AWR untuk koordinasi dan sinkronisasi pusat dan daerah."
Menurutnya, saat ini Kementan mendorong akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian sebesar Rp50 triliun, sehingga pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan pertanian secara mandiri berdasarkan potensi lokal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika