Kamis 19 Nov 2020 16:30 WIB

Doni: Kepala Daerah Harus Larang Kegiatan Berkerumun

Gubernur wajib melakukan pencegahan agar tidak terjadi pengumpulan massa.

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Ratna Puspita
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengingatkan para kepala daerah di Indonesia agar melarang semua kegiatan yang melibatkan kerumunan dan berpotensi melanggar protokol kesehatan. "Siapapun yang punya niat berkunjung ke daerah, membuat acara dan berpotensi menimbulkan kerumunan serta melanggar protokol kesehatan wajib dilarang," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (19/11).

Hal itu juga disampaikan Doni Monardo kepada seluruh pangdam dan kapolda di Tanah Air demi menyelamatkan rakyat dan terhindar dari penularan virus coronajenis baru penyebab Covid-19. Sebelumnya, Doni juga telah melakukan percakapan via telepon dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Baca Juga

Dalam percakapan itu, ia menyampaikan, belajar dari kejadian di Jakarta beberapa hari lalu maka gubernur wajib melakukan pencegahan agar tidak terjadi pengumpulan massa dalam bentuk acara apapun di masa mendatang. "Semua kegiatan wajib taat dan patuh kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan harga mati," katanya menegaskan.

Ia berharap para gubernur, pangdam, dan kapolda bisa segera membuat jumpa pers sekaligus menyampaikan ke publik bahwa di masa pandemi Covid-19 semua pihak harus disiplin dan patuh pada protokol kesehatan sesuai arahan Presiden. Termasuk pula para tokoh ulama, tokoh masyarakat atau siapapun agar dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.