REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperpanjang kontrak penggunaan tempat pembuangan akhir (TPA) Galuga. Sebab, hingga saat ini masih belum jelas kapan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Nambo akan mulai digunakan.

“Kabupaten Bogor telah memberikan izin untuk melakukan perpanjangan dan pemanfaatan Galuga. Kita akan perpanjang untuk empat tahun ke depan," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Kamis (19/11).

Dedie menjelaskan, dalam perpanjangan kontrak ini terdapat beberapa rencana pengelolaan sampah terpadu. Di antaranya berupa pembuatan buffer zone yang akan dikerjakan bersama dengan pihak ketiga.

Namun, Dedie belum bisa menyebutkan dengan siapa Pemkot Bogor akan bekerjasama. Menurutnya, hal yang paling penting saat ini adalah melakukan penyamaan visi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terlebih dahulu, mengenai penanganan sampah ini.

"Kita juga ingin mengajak Pemkab Bogor untuk mengubah sistem pengelolaan sampah yang selama ini diterapkan di sana menjadi sistem terpadu. Jadi kita akan mulai membangun buffer zone dan bagaimana mengelola secara komprehensif,” jelasnya.

Misalnya, Dedie melanjutkan, jika ada pihak ketiga yang ingin mengelola sampah untuk keperluan usaha, maka Pemkot Bogor bisa memberikan tempat. Sehingga, baik Pemkot Bogor maupun pihak swasta tersebut bisa mendapat keuntungan.

Diketahui, saat ini Pemkot Bogor memiliki jatah lahan seluas 37,8 hektare di TPA Galuga, yang bisa dikembangkan dengan berbagai jenis pengolahan sampah.

Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Dimas Tiko menerangkan, saat ini jumlah sampah yang dibawa ke TPA Galuga menurun hingga sebesar 100 ton. Jumlah tersebut berkurang dibandingkan dengan jumlah pada awal Maret hingga saat ini.

"Memang mengalami penurunan. Pada awal Maret jumlah sampah sekitar 500 ton, sekarang hanya 400 ton," kata Dimas.

Berdasarkan analisa awal DLH, pengurangan sampah ini terjadi karena aktivitas masyarakat berkurang. Sebab, masyarakat hanya berfokus pada kegiatan di rumah tangga saja.

Apalagi, jumlah timbulan sampah dari sektor pariwisata seperti hotel dan restoran saat ini sudah jauh berkurang. Padahal, sebelumnya hotel dan restoran biasanya menyumbang sampah dalam jumlah yang cukup banyak.

"Tapi kami terus memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk urusan persampahan. Tim-tim yang ada juga kami siagakan di lapangan," tutupnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PKS, Endah Purwanti menanggapi wacana Pemkot Bogor  membuat TPST. Menurut Endah, sampah memang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sehingga harus ada langkah kongkret untuk mengatasi masalah ini.

Dia mengaku DPRD siap membantu dari sisi anggaran, jika Pemkot Bogor membutuhkan bantuan untuk membangun komunikasi dengan Pemkab Bogor. Juga untuk mengembangkan kawasan TPA Galuga.

"Tentu kita sambut baik ini. Kita harus menyelesaikan masalah sampah ini secara seksama. Kan enggak mungkin kita nyumbang sampah terus tanpa bisa dikelola lagi. Padahal alat-alat untuk mengurai sampah sudah banyak. Kalau Pemkot butuh bantuan kita siap dorong," tukasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika