REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Beberapa anggota parlemen Korea Selatan (Korsel) memperkirakan pendekatan presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden terhadap Korea Utara (Korut) akan berbeda dari masa pemerintahan Barack Obama. Saat Obama memimpin AS, Biden adalah wakilnya.
"Secara pribadi, saya percaya perbedaan terbesar adalah (kebijakan Obama) adalah ketika pemerintahan Lee Myung-bak (Korsel) berusaha menekan Korut. Perbedaan terbesar sekarang adalah bahwa kita sekarang memiliki pemerintahan Moon Jae-in yang mendorong proses perdamaian Semenanjung Korea," kata anggota parlemen Korsel dari Partai Demokrat Yun Kun-young dalam sebuah konferensi pers pada Kamis (19/11) dikutip laman kantor berita Korsel Yonhap.
Yun adalah satu dari tiga delegasi parlemen Korsel dari Partai Demokrat yang melakukan kunjungan ke AS. Delegasi itu dipimpin Song Yong-gil. Satu anggota lainnya adalah Kim Hang-jung. Mereka tiba di Washington pada Ahad (15/11) lalu.
Mereka sempat melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Stephen Biegun. Selain itu, ketiganya turut bertemu Ruben Gallego dari Arizona dan Kai Kahele dari Hawaii. Keduanya adalah anggota House of Representatives AS.
Dalam serangkaian pertemuan itu, isu Korut turut dibicarakan. Alasan lain mengapa Yun Kun-young yakin bahwa pendekatan pemerintahan Biden nanti akan berubah adalah karena adanya fakta bahwa kemampuan nuklir Korut sudah sangat maju dibandingkan saat era Obama tahun 2009.
"Ancaman nuklir Korut jauh lebih besar dari pada tahun 2009. (Kebijakan Biden) akan berbeda dari kesabaran strategis tahun 2009," kata Yun.
Salah satu penasihat utama kebijakan luar negeri Biden, Brian McKeon, telah mengisyaratkan pendekatan terhadap Korut memang akan berbeda. "Joe Biden bukanlah Presiden Obama dan dunia sekarang berbeda empat tahun kemudian karena program nuklir Korut telah maju," ujarnya.
Selama era pemerintahan Presiden Donald Trump, AS dua kali terlibat pembicaraan denuklirisasi dengan Korut. Konferensi tingkat tinggi (KTT) digelar di Singapura pada Juni 2018 dan di Vietnam pada Februari 2019. Kedua KTT itu gagal menghasilkan kesepakatan.
Penyebab utamanya adalah perihal sanksi. Korut yang mengeklaim telah menutup beberapa situs uji coba nuklirnya meminta AS mencabut sebagian sanksi ekonominya.
AS menolak permintaan tersebut. Washington berkukuh sanksi hanya dapat dicabut jika denuklirisasi telah dilakukan secara komprehensif dan terverifikasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika