REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria, mengungkapkan bahwa perguruan tinggi siap menjadi pusat riset dan pengembangan (research and development/R&D) pangan ke depan. Hal ini diungkapkan Prof Arif dalam acara Jakarta Food Security Summit (JFSS) yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rabu (18/11).
Menurut Prof Arif, perguruan tinggi menjadi mitra penting dalam pengembangan industri pertanian dan pangan masa depan. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi memiliki peran R&D yang mampu menghasilkan sejumlah inovasi. Ia menambahkan, “Perusahan atau industri bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan R&D, daripada membangun R&D sendiri. Hal ini bisa menciptakan efisiensi dan juga simbiosis mutualisme antara perguruan tinggi dengan industri,” jelasnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
IPB University telah membuka Science and Technology Park (STP) agar para pelaku industri bisa berkantor di kampus, berkolaborasi dengan kampus. Dan ini bisa menjadi jembatan agar hilirisasi inovasi bisa dipercepat.
Menurut ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) ini inovasi pangan ke depan setidaknya mencakup empat hal. Pertama, inovasi yang mengarah pada perbaikan ekosistem dan lingkungan. Terkait hal ini, IPB University telah mengembangkan sistem yang bisa mendeteksi kebakaran hutan enam bulan sebelum kejadian. IPB University juga mengembangkan alat yang bisa mendeteksi perubahan tata guna lahan secara smart.
Kedua, inovasi untuk peningkatan produktivitas yang berbasis pada teknologi 4.0. Ketiga, inovasi untuk diversifikasi pangan dan substitusi impor yang berbasis bahan baku lokal. Keempat, inovasi sosial, seperti Sekolah Peternakan Rakyat (SPR), One Village One CEO, dan Desa Presisi.
“Keempat jenis inovasi ini perlu kita dorong karena inovasinya bersifat inklusif, presisi dan berkelanjutan. Inklusif berarti inovasi harus menyentuh masyarakat lapisan menengah ke bawah, juga menyentuh yang industri besar dalam konteks peningkatan daya saing,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika