REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Rusia meminta komite Dewan Keamanan (DK) PBB mencabut daftar hitam untuk kelompok milisi Libya dan pemimpinnya atas pelanggaran hak asasi manusia. Moskow mengatakan ingin melihat lebih banyak bukti terlebih dahulu bahwa kelompok itu telah membunuh warga sipil.

Amerika Serikat (AS) dan Jerman mengusulkan agar komite sanksi Libya yang beranggotakan 15 orang di DK PBB memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap milisi al-Kaniyat dan pemimpinnya, Mohammed al-Kani. Langkah seperti itu harus disetujui melalui konsensus, tetapi Rusia mengatakan tidak dapat menyetujuinya.

"Dukungan kami di masa depan dimungkinkan, tetapi dikondisikan oleh penyediaan bukti yang tak terbantahkan tentang keterlibatan mereka dalam pembunuhan penduduk sipil," kata seorang diplomat Rusia kepada rekannya di DK PBB.

Kota Tarhouna di Libya yang direbut kembali pada Juni oleh Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) telah bertahun-tahun dikendalikan oleh milisi Kaniyat. Wilayah ini dijalankan oleh keluarga Kani, yang bertempur bersama Tentara Nasional Libya (LNA) yang berbasis di timur di bawah komando Khalifa Haftar.