REPUBLIKA.CO.ID, Dewan Ulama Senior Arab Saudi baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah organisasi teroris, sebuah pengumuman yang disambut baik rakyat Mesir.
Dalam artikel yang ditulis Heba Yosry dan diterbitkan laman Alarabiya pada 19 November 2020, dijelaskan bahwa deklarasi Arab Saudi menegaskan bahwa Ikhwanul Muslimin tidak mewakili Islam dan bahwa tindakannya tidak dimotivasi Islam. Kepemimpinan inilah yang akan membantu wilayah kami terbebas dari ekstremisme agama dan terorisme.
Sementara Arab Saudi secara resmi menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris pada 2014, seperti halnya Uni Emirat Arab (UEA), Dewan Cendekiawan Senior Kerajaan sekarang juga mencap kelompok tersebut sebagai teroris.
"Mereka menjalankan yang bertentangan dengan pedoman agama kami yang anggun, sembari menjadikan agama sebagai topeng untuk menyamarkan tujuannya untuk mempraktikkan kebalikannya seperti penghasutan, mendatangkan malapetaka, melakukan kekerasan dan terorisme," kata Dewan Ulama Senior Kerajaan.
Pernyataan ini muncul di saat negara-negara Eropa masih terkepung, berusaha menemukan strategi yang tepat untuk mencabut ekstremisme yang tumbuh di dalam negeri.
Beberapa suara akan tumbuh lebih keras menyerukan hak Ikhwanul Muslimin untuk hidup, hak anggota mereka untuk mempertahankan ideologi mereka. Suara-suara yang percaya bahwa mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan martabat manusia itu salah.
Pendakian Ikhwanul Muslimin ke kekuasaan di Mesir menunjukkan bahaya organisasi. Ikhwanul Muslimin berkuasa pada Juni 2012, tetapi dicopot pada Juli 2013, menyusul protes yang meluas terhadap aturannya.
Selama masa pemerintahan mereka, Ikhwanul Muslimin mencoba menekan wanita Mesir. Kita tidak boleh terganggu strategi ekonomi gagal yang mereka gunakan. Kegagalan mereka untuk menyediakan utilitas yang dapat diandalkan atau rasa malu yang mereka timbulkan dalam menangani hubungan luar negeri, atau bahkan narasi korban secara umum dan mentalitas bawah tanah yang tidak dapat mereka lewati, bahkan meskipun mereka memegang jabatan tertinggi di negara ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika