REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyuluh dan fungsional BPP KostraTani diminta segera menuntaskan Laporan Utama (Laput). Tantangan dan kendala lapangan pengisian Laput adalah dinamika lapangan yang membuktikan itikad pemerintah daerah mendukung pembangunan pertanian nasional.
Seruan tersebut dikemukakan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi, Jumat (20/11) menyikapi paparan para koordinator penyuluh BPP KostraTani dari 17 provinsi yang masuk kategori wilayah Kuning dan Merah lantaran sejumlah kabupaten belum menuntaskan Laput Kementan.
"Laput Kementan menjadi dasar alokasi pupuk, benih, obat-obatan. Misal jadwal distribusi. Akurasi sangat vital. Dampaknya buruk, kalau salah. Pembangunan pertanian akan lebih baik, kalau laporan benar dan tepat," kata Dedi Nursyamsi pada virtual meeting Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Vol. 26.
Menurutnya, Laput Kementan, instrumen untuk himpun data dan laporan capaian program utama Kementan dari kecamatan, yang dilaporkan Balai Penyuluhan Pertanian pelaksana Komando Strategis Pembangunan Pertanian (BPP KostraTani) melalui Agriculture War Room (AWR) di Jakarta, kantor pusat Kementan.
Mengacu instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa Laput Kementan meliputi ketersediaan komoditas strategis, jumlah penerima Kredit Usaha Rakyat [KUR], peningkatan ekspor, penurunan loses, angka stunting, menurunkan daerah rawan pangan, petani milenial, investasi, SDM pertanian dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh BPP KostraTani.
"KostraTani tempat kita berkumpul dengan cara-cara baru. Kita tinggalkan pola lama. Cara usang yang tidak cocok lagi untuk mengelola pertanian. Kita gunakan pendekatan teknologi 4.0 untuk satukan petani dengan penyuluh di daerah dengan Kementan di Jakarta. Kita hapus sekat pusat dan daerah," kata Mentan dikutip Dedi Nursyamsi, yang didampingi Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan BPPSDMP, Joko Samiyono.
Di hadapan 300-an partisipan virtual meeting dan lebih 5.000 pemirsa live streaming MSPP, Dedi Nursyamsi mengajak penyuluh bekerja keras mendukung input data Laput. Pasalnya, ada beberapa BPP KostraTani yang belum melaporkan maupun baru sebagian mengacu monitoring dan evaluasi [Monev] pada Oktober 2020.
BPP Setia di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh mengurai kendala internet WiFi dan listrik hambat entry data data Laput untuk November 2020. Kendala serupa dikemukakan sejumlah BPP di Kabupaten Morowali, Sulteng, begitu pula di Pasuruan, Jatim.
Kostrada di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel mengakui satu BPP lupa password untuk entry data, hambat 15 BPP lainnya. Begitu pula BPP Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, entry data sudah rampung namun belum lapor ke AWR Kementan, tak ada WiFi, cuma tethering seluler tapi EDGE (2G) sehingga sulit akses AWR.
"Kurangnya petugas Admin IT yang paham aplikasi dan komputer hambat entry data Laput Kementan," kata Lingga Sembada, Koordinator BPP Koto di Provinsi Jambi.
Dinas Pertanian Kepri selaku Kostrawil melaporkan dua dari 18 BPP di Kota Batam tidak aktif misalnya BPP Tambulan, dan honor hanya bagi 16 Admin sesuai surat keputusan (SK). Sementara BPP di Kota Palu terhadang irigasi yang rusak sehingga tidak ada laporan komoditas padi hingga November 2020.
"Capaian Laput Kementan per Oktober 2020 adalah 4.039 atau 67,89% dari 34 provinsi. Hasil pencapaian dibedakan warna sebagai penanda kategori, untuk memudahkan monitoring dan evaluasi," kata Dedi pada MSPP Vol. 26 yang dipandu Kasubbid IM Penyuluhan - Pusluhtan, Septalina Pradini selaku anchor.
Hingga Jumat pekan lalu (20/11) dilaporkan 17 provinsi masuk kategori Hijau sebagai indikator tuntasnya Laput Kementan. Tujuh provinsi masuk kategori Kuning dan delapan provinsi di kategori Kuning.
"Provinsi di kategori Kuning dan Merah akan terus dikawal dan didampingi oleh penyuluh pusat Kementan sesuai wilayah binaannya masing-masing," kata Dedi Nursyamsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika