REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merespons sikap Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menyikapi dugaan dugaan pelanggaran ketertiban yang dilakukan Front Pembela Indonesia (FPI). Terkait adanya dinamika politik di masyarakat tersebut, Jazuli berharap agar TNI tidak terjebak dalam politik praktis yang justru dapat menjauhi semangat reformasi.
"Reformasi menempatkan TNI sebagai kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Tugas utamanya perang melawan musuh negara yang mengancam kedaulatan, kelompok sparatis, dan kekuatan asing yang mengancam. Sehingga mohon jangan sampai sikap, kata, dan tindakannya terjebak politik praktis menyangkut dinamika politik di dalam masyarakat," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Sabtu (21/11).
Menurutnya, dinamika yang terjadi di masyarakat seharusnya diselesaikan oleh otoritas sipil. Anggota Komisi I DPR tersebut juga berpesan agar menyerahkan terkait urusan pelanggaran ketertiban dan keamanan, kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian sebagai penegak hukum.
"Menghadapi gejolak dinamika rakyat yang menyampaikan aspirasi, berbeda pendapat dengan pemerintah, atau merasa diperlakukan tidak adil, tidak perlu dengan unjuk kekuatan negara, apalagi kekuatan perang TNI. Ini yang bisa menimbulkan bias persepsi atas tugas pokok dan fungsi TNI sehingga wajar dikritik banyak pihak dari tokoh masyarakat hingga civil society," ujarnya.
Jazuli menegaskan tupoksi TNI itu adalah untuk berperang, melawan kelompok sparatis, dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI dari ancaman kekuatan asing. Sementara rakyat adalah anak kandung NKRI yang harus dilindungi, didengar, dan diberdayakan.
Ia menganggap dinamika yang terjadi di masyarakat sangatlah wajar. Menurutnya, perbedaan politik yang terjadi di masyarakat tidak pernah sampai membangkang apalagi melawan negara (separatis). Ia berharap agar TNI tidak berlebihan.
"Mereka bagian dari rakyat yang seharusnya diajak bicara secara dialogis dari hati ke hati tanpa kecurigaan berlebihan apalagi dilabelisasi. Apalagi mereka juga kerap bersikap tegas terhadap segala ancaman atas NKRI serta terdepan dalam upaya penanggulan bencana. Seharusnya kita optimis bisa saling bersinergi dan bukan saling unjuk gigi," kata dia.