REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden akan mengumumkan pemilihan kabinet perdananya, pada Selasa (24/11) waktu setempat. Pemilihan kabinet tersebut termasuk di dalamnya ada menteri luar negeri.
Kepala staf Gedung Putih pilihan Biden, Ron Klain mengatakan kepada ABC This Week, bahwa pemilihan Kabinet Biden yang pertama akan dilakukan pada Selasa. Klain kembali mendesak agar pemerintahan Donald Trump, khususnya badan federal, Administrasi Layanan Umum (GSA) secara resmi mengakui kemenangan Biden membuka sumber daya untuk proses transisi.
"Saya berharap administrator GSA akan melakukan tugasnya," ujar Klain, mengacu pada kepala GSA Emily Murphy. Biden akan mulai menjabat pada 20 Januari 2021, meski Trump masih menolak kemenangannya.
"Sejumlah rekor orang Amerika menolak kepresidenan Trump, dan sejak itu Donald Trump menolak demokrasi," kata Klain pada This Week. Klain mengatakan, pelantikan Biden nantinya akan diadakan dengan versi yang diperkecil dari tradisi yang ada. Sebab, upacara pelantikan dan acara terkait biasanya menarik banyak orang ke Washington.
Namun oleh karena kasus Covid-19 dan kematian melonjak di banyak bagian negara, maka acara diperkecil. "Kami tahu orang ingin merayakannya. Ada sesuatu di sini untuk dirayakan," kata Klain. "Kami hanya ingin mencoba menemukan cara untuk melakukannya seaman mungkin," ujarnya menambahkan.
Sumber dari pihak Biden mengatakan, bahwa ajudan lama dan diplomat veteran Antony Blinken adalah kandidat yang paling mungkin untuk memimpin Departemen Luar Negeri AS. Bloomberg News sebelumnya juga melaporkan hal serupa bahwa Blinken akan menjadi pilihan. Namun hingga kini dia tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.
Pekan lalu Biden mengatakan, bahwa ia telah menetapkan menteri keuangan. Mantan Ketua Fed Janet Yellen diyakini menjadi kandidat teratas di lingkaran kebijakan Demokrat dan moneter.
Kendati demikian, seorang juru bicara transisi Biden menolak berkomentar. Sejak Biden dinyatakan sebagai pemenang pemilu 3 November dua pekan lalu, presiden dari partai Republik telah meluncurkan rentetan tuntutan hukum.
Trump melakukan kampanye tekanan untuk mencoba mencegah pejabat negara dari mengesahkan total suara mereka serta menuntut hukum tegas lainnya. Biden menerima 6 juta lebih banyak suara secara nasional daripada Trump. Biden menang 306-232 dalam sistem Electoral College negara bagian yang menentukan pemenang pemilihan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika