Senin 23 Nov 2020 15:43 WIB

Politisi Partai Republik Desak Trump Akui Kekalahan

Trump sudah kalah lebih dari 30 gugatan hukum di berbagai negara bagian

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih
Presiden Donald Trump. Trump sudah kalah lebih dari 30 gugatan hukum di berbagai negara bagian. Ilustrasi.
Foto: EPA-EFE/JIM LO SCALZO / POOL
Presiden Donald Trump. Trump sudah kalah lebih dari 30 gugatan hukum di berbagai negara bagian. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Tekanan politisi Partai Republik yang meminta Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui kekalahan dalam pemilihan presiden 3 November semakin keras. Presiden terpilih Joe Biden juga akan segera mengumumkan kabinet.

Hakim di Negara Bagian Pennsylvania menyamakan gugatan hukum Trump terhadap hasil pemilihan dengan 'monster Frankenstein'. Walaupun pemimpin-pemimpin Partai Republik di Washington masih mendukung klaim Trump pemilu dicurangi, tapi banyak tokoh Partai Republik termasuk dua mantan penasihat keamanan nasional yang menentangnya.

Baca Juga

Mantan penasihat keamanan Trump, John Bolton, menegaskan Biden akan dilantik dan mengambil sumpah jabatan pada Januari. "Pertanyaan sebenarnya seberapa banyak kerusakan yang dapat Trump lakukan sebelum itu terjadi," kata Bolton di program State of the Union stasiun televisi CNN seperti dikutip The Guardian, Senin (23/11).

Bolton menambahkan upaya presiden menentang hasil resmi dirancang untuk memicu kebingungan dan kekacauan. Hal ini terlihat dari lebih banyaknya langkah 'kekuasaan politik mentah' dibandingkan langkah hukum yang sebenarnya.

Bolton mencatat sejauh ini tim kampanye Trump sudah kalah lebih dari 30 gugatan hukum di berbagai negara bagian. "Saat ini Trump melemparkan batu melalui jendela, secara politik ia setara dengan perusuh di jalan," tambah Bolton.

Di program Face the Nation stasiun televisi CBS, mantan penasihat keamanan nasional Trump lainnya HR McMaster mengatakan usaha Trump 'sangat korosif'. Ia memperingatkan aksinya akan memicu ketidakpercayaan pemilih.

"Ini bermain di tangan musuh-musuh kami," kata McMaster.

Ia memperingatkan contohnya seperti Rusia 'yang tidak peduli siapa yang menang'. McMaster mengatakan keraguaan banyak rakyat Amerika terhadap hasil pemilu akan menekan demokrasi.

Pada Ahad (22/11) malam politisi Partai Republik yakni mantan gubernur New Jersey dan penasehat tim kampanye Trump, Chris Christie, menyebut tim hukum presiden sebagai 'aib nasional'.  Beberapa jam kemudian Tim kampanye Trump memutus hubungan dengan Sidney Powell.

Powell, pengacara terkenal yang terlibat dalam gugatan hukum Trump dalam pemilihan presiden, tanpa memberikan bukti yang jelas ia mengeklaim pemilihan presiden 2020 dipenuhi kecurangan. Politikus Partai Republik lainnya Gubernur Maryland Larry Hogan juga mengatakan ia yakin Biden akan dilantik pada 20 Januari. Ia mengatakan 'saya malu' lantaran sedikitnya pemimpin partai yang mengakui hasil pemilu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement