REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, meminta semua elemen masyarakat dan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 untuk menjaga situasi kondusif. Itu perlu dilakukan hingga hari pelaksanaan pilkada serentak tersebut berlangsung.
“Kita jangan sampai lengah, kita jaga betul agar situasi tetap kondusif. Masa tenang tanggal 6-8 Desember juga harus kita pastikan benar-benar tenang,”’ ujar Mahfud dalam keterangan pers, Selasa (24/11).
Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat analisa dan evaluasi tahapan Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (23/11). Rapat itu dihadiri oleh Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BNPB, serta para gubernur yang hadir melalui konferensi video.
Selain menekankan pentingnya menjaga situasi dan keamanan, Mahfud juga mengingatkan agar protokol kesehatan sungguh-sungguh bisa diterapkan selama Pilkada. Demikian pula dengan distribusi logistik yang harus sudah dipastikan sampai tepat waktu dan aman.
“Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan, agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan,” kata Mahfud.
Pada rapat tersebut Ketua KPU, Arief Budiman, melaporkan terkait perkembangan dan persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak, terutama terkait pengaturan jam kedatangan yang dibagi menjadi lima kelompok. Menurut dia, KPU telah melakukan simulasi, baik di pemungutan maupun saat perhitungan suara, di 104 kabupaten kota dan beberapa tempat lainnya.
“Jadi jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya menjadi lima kelompok, kelompok pertama jam 07.00-08.00 pagi, kelompok kedua jam 08.00-09.00 pagi, begitu seterusnya sampai dengan terakhir jam 12.00-13.00 siang,” kata Arief.
Terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, melaporkan hingga saat ini tercatat telah terjadi 1.763 pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 1.210 di antaranya dikenakan peringatan tertulis dan 168 lainnya dikenakan tindakan pembubaran.
Dia menjelaskan, jumlah yang dibubarkan lebih sedikit daripada yang diperingatkan secara tertulis karena pihak yang melakukan pelanggaran itu diperingatkan untuk bubar dalam waktu satu jam. Di lapangan, ketika peringatan diberikan, pada menit ke-50 pelanggar itu membubarkan diri.
"Jadi belum ada satu jam mereka bubar. Sehingga tidak bisa kami lakukan pembubaran. Tapi itu kami catat sebagai pelanggaran. Dan ada juga yang diperingatkan secara lisan, tidak sampai tertulis sudah bubar,“ ujar Abhan.
Secara virtual, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, menjelaskan kesiapannya dalam membantu terlaksananya Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, terutama dalam membantu pemerintah dan Satgas Penanganan Covid mencegah penyebaran Covid-19. Panglima TNI berharap agar masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi secara damai.
“TNI juga membantu Pemda dan KPU daerah, dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, untuk menghimbau seluruh masyarakat melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa, tidak terpengaruh provokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata dia.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan angka Covid nasional semakin membaik jika dibandingakan kondisi nasional dengan keadaan global. Namun, Doni juga menjelaskan terjadi peningkatan kasus aktif dalam dua pekan terakhir.
Menurut dia, dua pekan lalu kasus aktif berada pada posisi sekitar 54.000 orang yang berarti ada 54.000 orang yang dirawat di rumah sakit termasuk juga yang orang tanpa gejala (OTG). Pada Ahad (22/11), terjadi peningkatan menjadi 63.596 orang.
"Walaupun angka kesembuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga sekarang ini sudah terdapat 418.000 lebih yang sudah sembuh,“ ujar Doni.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta agar semua elemen mendukung pelaksanaan Pilkada. Hal itu ia sampaikan karena melihat situasi Pilkada di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana berlangsung ditengah pandemi Covid-19.
"Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan Linmas yang dibawah Pemda, satpol PP yang ada dibawah Pemda, rekan-rekan Polri, Bapak Kapolri mohon untuk mengarahkan jajarannya dan juga rekan-rekan TNI," jelas dia.
