REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sudah sepekan panitia khusus (pansus) rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor, Jawa Barat meminta hasil audit keuangan. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menanggapi permohonan legislatif tersebut.
Bima menyatakan, Pemkot Bogor akan memenuhi semua hal yang dibutuhkan. Saat ini Wakil Wali Kota yang fokus di sana dan berkoordinasi bersama DPRD untuk membicarakan solusi bagi PDJT.
"Kalau diperlukan audit dan sebagainya saya kira sudah ada semua, enggak masalah," kata Bima, kemarin.
Pemkot Bogor, kata Bima, tidak akan mengambil opsi memailitkan PDJT. Sebab, sudah ada investor yang ingin berinvestasi di PDJT jika sudah berubah menjadi Perumda.
"Sebetulnya dari beberapa tahun yang lalu juga sudah ada. Tetapi sekarang kondisinya berbeda. Sekarang kan lebih sulit. Tapi kita akan tetap usahakan itu," ungkap dia.
Bima menjelaskan, saat ia menjabat menjadi wali kota Bogor pada 2014, kondisi PDJT sudah hancur. Di sisi keuangan, pengeluaran perusahaan saat itu lebih besar dibandingkan pemasukan.
Karena itu, Bima mengaku sempat membentuk tim penyelematan PDJT pada 2017 yang dipimpin oleh Ade Syarif Hidayat, yang waktu itu masih menjabat sebagai Sekda.
Namun ternyata terlalu berat karena utang-utang kewajiban terhadap karyawan terlalu besar. Sedangkan tidak mungkin disiapkan anggaran lewat PMP.
"Saat itu enggak mungkin. Makanya dicari kerja sama dengan pihak lain. Sekarang konteksnya masih seperti itu, harus berubah menjadi Perumda," kata Bima.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai, kondisi PDJT saat ini membuat pansus bekerja lebih berat. Sebab, kondisi PDJT membuat semua pihak kesulitan membuatnya lebih.
"Kita berharap PDJT tidak perlu lagi suntikan modal. Tetapi perlu ada perombakan SDM dan perlu ada penambahan infrastruktur," kata Atang.
Kemungkinan untuk mempailitkan PDJT pun menurut Atang terbuka lebar. Sebab, utang yang sudah menumpuk dan ketidakjelasan manajemen menjadi penyebab utama persoalan.
Namun, ada opsi lain seperti membuat kesepakatan antara Pemkot Bogor dan DPRD yang dapat membuat PDJT bisa bertahan dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga terbuka jalan untuk berbagai bantuan.
"Hanya saja, kalau itu gagal, lagi-lagi kita harus pailitkan dan membuat atau menggandeng perusahaan baru yang lebih sehat," kata Atang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika