REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan pelaksanaan vaksinasi covid-19 membutuhkan infrastruktur sistem informasi atau data yang optimal dan terintegrasi agar vaksinasi terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Erick mengatakan sistem satu data yang dibangun bersama antara Telkom dan Biofarma merupakan bagian dalam menerapkan proses kehati-hatian dan transparansi.
Erick menyampaikan sistem satu data akan terintegrasi secara penuh mulai dari proses awal, distribusi vaksin, hingga layanan vaksinasi di lapangan. Erick optimistis holding farmasi yang terdiri atas Biofarma, Indofarma, dan Kimia Farma mempunyai kemampuan dalam proses distribusi hingga ke daerah-daerah dengan tetap memastikan terjaganya kualitas vaksin tersebut. Erick menilai program vaksinasi hingga ke penjuru negeri bukan hal yang baru bagi BUMN farmasi yang memiliki jaringan ke berbagai pelosok negeri.
"Distribusi bukan barang baru dalam kita mendistribusikan vaksin. Kita ini salah satu negara yang cukup sering melakukan vaksin TBC hingga polio dalam jumlah besar," ujar Erick dalam Webinar Webinar KPCPEN bertajuk "Persiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19" di Jakarta, Selasa (24/11).
Kendati begitu, Erick mengapresiasi peningkatan digitalisasi yang dilakukan Bio Farma dan Telkom agar memastikan proses vaksinasi covid bisa berjalan maksimal. Erick menyebut faktor distribusi sangat berperan penting dalam memastikan kualitas vaksin yang harus berada dalam suhu dua derajat celcius hingga delapan derajat celcius.
Dalam distribusi, lanjut Erick, pemerintah juga akan melibatkan swasta, mulai dari klinik hingga rumah sakit swasta. Erick mengatakan program vaksinasi merupakan program gotong royong seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat.
"Pemerintah bisa berhasil program kerjanya kalau masayarakat menjadi bagian kesatuan dari pemerintah itu, seperti misalnya protokol kesehatan," ungkap Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika