REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma Soleh Udin Al Ayubi mengatakan proses vaksinasi akan dilakukan secara ketat dengan memanfaatkan teknologi digital. Holding BUMN farmasi, kata Soleh, akan mencantumkan barcode pada setiap jenis vaksin, kemasan vaksin dalam bentuk box kecil maupun besar, hingga armada yang digunakan untuk mendistribusikan vaksin. Barcode setiap produk hingga kemasan vaksin akan terintegrasi dengan barcode masing-masing masyarakat penerima vaksin.
Tak hanya barcode, lanjut Soleh, holding farmasi juga menyiapkan ruangan pendingin, 218 unit chiller, serta 83 truk dan 67 motor yang dilengkapi alat pendingin dengan suhu dua derajat celcius hingga delapan derajat celcius. "Seluruh kendaraan juga akan dipasangi GPS dan sensor perilaku," ujar Soleh dalam Webinar Webinar KPCPEN bertajuk 'Persiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19' di Jakarta, Selasa (24/11).
Dengan begitu, kata Soleh, pemerintah maupun fasilitas kesehatan dapat memantau secara langsung proses distribusi yang tengah berjalan. Soleh menyampaikan sistem berbasis digital dengan pemasangan barcode pada setiap produk telah dikembangkan BUMN farmasi sejak dua hingga tiga tahun lalu sebagai bagian startegis dalam pengembangan solusi digital yang dilakukan perusahaan.
"Kita menyediakan sistem yang semudah mingkin digunakan untuk bisa mempercepat proses vaksinasi secara akurat yang terintegrasi dengan sistem lain," ucap Soleh.
Soleh menilai penggunaan teknologi mutlak diperlukan mengingat kompleksitas proses vaksinasi terhadap melibatkan ratusan juta masyarakat. Soleh memaparkan proses pengadaan vaksin, baik kolaborasi dengan perusahaan luar negeri atau produksi dalam negeri, terus berjalan.
Selain pengadaan, tantangan muncul dalam sisi alokasi vaksin bantuan pemerintah dan vaksin mandiri hingga distribusi yang menjadi prioritas. "Dengan kompleksitas seperti ini dibutuhkan teknologi. Harapannya bisa menghindari banyak kesalahan dan juga mempercepat proses pendaftaran, verifikasi, serta menjamin kualitas vaksin maupun layanan vaksinasi," kata Soleh.
Soleh menambahkan, program vaksinasi akan mendapat pengawasan ketat dari pemerintah mengingat berkaitan dengan keselamatan publik. Soleh menyebut negara yang menganut paham liberal sekalipun akan tetap memegang penuh kendali program vaksinasi.
Soleh menilai kehadiran pemerintah yang mengontrol penuh vaksinasi sudah sangat tepat. Hal ini tak lepas dari begitu banyaknya pelaku usaha di sektor kesehatan, mulai dari perusahaan farmasi, distributor, ritel, klinik, hingga rumah sakit yang memiliki karakteristik beragam.
"Sehingga dibutuhkan satu koordinator yang sangat kuat yang bisa mengorkestrasi semua pelaku usaha ini sehingga menuju ke arah yang sama," kata Soleh menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika