REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding BUMN farmasi telah memiliki aplikasi Kimia Farma Mobile yang dapat digunakan untuk proses pendaftaran dan verifikasi calon penerima vaksin mandiri. Namun, kata Direktur Digital Healthcare Bio Farma Soleh Udin Al Ayubi, masyarakat belum dapat melakukan pendaftaran program vaksin lantaran belum adanya lampu hijau dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Aplikasi yang sudah dikembangkan oleh BUMN farmasi, Kimia Farma mobile, versi yang sekarang ada belum bisa digunakan untuk vaksinasi karena kita menunggu arahan Kemenkes kapan bisa melakukan registrasi atau pre order untuk vaksinasi," ujar Soleh dalam Webinar KPCPEN bertajuk 'Persiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19' di Jakarta, Selasa (24/11).
Soleh menyampaikan holding farmasi menyediakan tiga akses pendaftaran vaksin mandiri melalui berbagai channel meliputi aplikasi, website, hingga manual. Alokasi kuota pada setiap channel tergantung dari Kemenkes.
Pendaftaran melalui aplikasi atau website terdiri atas tujuh tahapan, mulai dari pasien melakukan registrasi atau pre order, melakukan pembayaran, menerima reminder, mengisi formulir, mengunjungi fasilitas kesehatan yang akan memvalidasi QR Code dan juga layanan penyuntikan vaksin, menerima sertifikat telah divaksin, dan informasi terkait hasil vaksinasi.
Soleh menyebut sistem ini merupakan solusi digital dari holding farmasi dalam membantu pemerintah melaksanakan program vaksinasi. Melalui sistem tersebut, kata Soleh, pemerintah bisa mengetahui kebutuhan terkini masing-masing daerah dan juga dapat meminimalisir terjadinya penimbunan vaksin.
"Sertifikat juga bisa digunakan untuk melakukan aktivitas semisal ingin naik kereta api," ucap Soleh.
Soleh menyakini sistem tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat atau korporasi yang hendak melakukan vaksin mandiri. Masyarakat bisa memilih lokasi vaksinasi yang dekat dengan tempat tinggal atau tempatnya bekerja.
"Khusus (masyarakat melalui) korporasi atau asuransi, saat pembayaran masyarakat tidak perlu melakukan karena sudah otomatis (terbayar)," kata Soleh.
Soleh mengatakan sistem tersebut membantu masyarakat yang ingin lebih dahulu melakukan vaksin mandiri daripada menunggu vaksin bantuan pemerintah. Dengan begitu, kata Soleh, pemerintah bisa mengalokasikan vaksin tersebut kepada orang lain yang belum mendapatkan vaksin.
"Vaksin pemerintah misal dia dapatnya Juni, tapi ingin vaksin lebih cepat lewat vaksin mandiri pada April atau Maret sehingga vaksin pemerintah bisa dialokasikan untuk yang lain," kata Soleh menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika