REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya baik menteri maupun kepala lembaga, dan juga kepala daerah agar berhati-hati dalam melaksanakan rencana APBN maupun APBD. Penggunaan anggaran APBN maupun APBD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11).
Presiden awalnya meminta agar jajarannya mampu fleksibel dalam menggunakan anggaran. Hal ini penting dilakukan untuk membantu memecahkan masalah masyarakat.
“Sekali lagi, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dalam pelaksanaan APBN maupun APBD,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar jajarannya melakukan reformasi anggaran untuk menggerakkan ekonomi nasional maupun daerah. Penggunaan anggaran baik di APBN maupun di APBD harus dimanfaatkan dengan cermat, efektif, dan juga tepat sasaran.
“Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” kata dia.