REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk menerapkan Kartu Tani dalam mendistribusikan pupuk subsidi dinilai tepat. Pengamat pertanian Jamhari mengatakan, ini terutama agar distribusi itu bisa lebih tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran di lapangan.
"Tujuannya saya kira baik. Kartu Tani lahir untuk membuat distribusi pupuk lebih tepat sasaran dan mengatur supaya kebocoran antarwilayah bisa dikurangi," kata Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) ini, Rabu (25/11).
Meski demikian, ia memiliki beberapa catatan agar program Kartu Tani bisa terelisasi dengan baik di lapangan. Pertama, harus ada edukasi dan sosialisasi kepada petani agar mereka memahami penggunaan Kartu Tani. Sebab, kata dia, masih banyak petani yang belum siap dan mengalami kebingungan.
"Kesiapan (petani) untuk menggunakan kartu ini harus diperhatikan. Karena ini program baru. Oleh karena itu, sosialisasi harus ditekankan kepada para petani," katanya.
Kedua, perlu diperhatikan juga terkait basis pendistribusian. Menurut Jamhari, pupuk subsidi itu akan lebih efektif dan ekonomis bila distribusinya berbasis kelompok.
"Kalau harapannya penguatan kelembagaan petani, harusnya dikelola kelompok. Bukan individu. Ini jauh lebih ekonomis," kata dia.
Melihat beberapa tantangan tersebut, Jamhari pun berharap agar program Kartu Tani bisa terus disempurnakan. "(Kartu Tani) agar lebih tepat sasaran sangat baik, menurut saya. Kebocoran nanti bisa dihindari dengan pengawasan, sedangkan untuk mengatasi harga di atas HET dilakukan dengan cara pengelolaannya di level kelompok," kata dia.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah berencana mengeksekusi program Kartu Tani mulai tahun depan secara menyeluruh di Indonesia. Sebagian wilayah bahkan sudah mulai masa transisi.
Kartu Tani berisi data identitas petani, luasan lahan/garapan, dan proyeksi penggunaan pupuk subsidi untuk satu musim. Dengan cara ini, para petani akan mendapatkan jatah pupuk subsidi berdasarkan by name by addres sehingga potensi penyelewengan bisa dihindari.
"Kita memang melakukan perubahan pola pendistribusian pupuk subsidi. Dari cara manual beralih ke Kartu Tani. Dengan cara ini, distribusi pupuk subsidi akan menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan lainnya," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beberapa waktu lalu.