REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah masih memiliki sisa anggaran Rp 2,49 triliun untuk ditempatkan pada perbankan guna menyalurkan kredit, terutama pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Rencananya, sisa alokasi ini akan ditempatkan kembali ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menjangkau debitur di daerah-daerah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pemerintah mengalokasikan Rp 66,99 triliun untuk program penempatan dana dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebanyak Rp 64,5 triliun di antaranya sudah ditempatkan di Himpunan Bank Negara (Himbara), bank syariah dan BPD.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan, saat ini, pemerintah sedang melakukan tinjauan terhadap pengajuan penempatan dana dari beberapa BPD. "Ada 11 BPD yang akan kita proses di minggu-minggu depan," tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (25/11).

Secara keseluruhan, pemerintah sudah menempatkan dana di 11 BPD dengan nilai Rp 14 triliun yang terbagi ke dua gelombang besar. Tujuh BPD pertama mendapatkan penempatan dana pada 13 dan 14 Agustus dengan suku bunga 2,80 persen. Tenor penempatan dana adalah enam bulan, sehingga jatuh temponya terjadi pada awal Februari 2021.