REPUBLIKA.CO.ID, Mantan Menteri KKP, Edhy Prabowo, diciduk KPK Rabu (25/11) sepulangnya dari AS. Penangkapan Edhy terkait keboijakan ekspor benih lobster.
Di era Susi Pudjiastuti, ekspor benih lobster tegas dilarang. Edhy pada Mei 2020, mengangkat aturan larangan ekspor benih lobster.
KPK menjerat Edhy akibat dugaan suap dari calon eksportir benih lobster. Kasus bermula saat Edhy menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.
KPK menemukan dugaan suap Rp 9,8 miliar dari PT Dua Putra Perkasa dan PT Aero Citra Kargo ke sejumlah orang bawahan Edhy dan istrinya agar penetapan kegiatan ekspor benih lobster terbit izinnya dari KKP.
Bawahan Edhy disebut KPK menemui Direktur PT Dua Putra Perkasa awal Oktober 2020. Pertemuan membicarakan bahwa ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo.
PT Dua Putra Perkasa lalu diduga melakukan transfer ke rekening PT Aero Citra Kargo sebesar Rp 731,5 juta. Setelah transfer PT Dua memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman.
PT Aero Citra Kargo disebut KPK diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster. Uang selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening anak buah Edhy totalnya Rp 9,8 miliar.
Uang itu lalu dikirim ke rekening staf istri Edhy sebesar Rp 3,4 miliar. Tujuannya untuk keperluan Edhy dan rombongan belanja saat kunjungan kerja ke Hawaii, 21-23 November.
Izin ekspor benih lobster KKP sudah lama dicurigai karena diisi oleh perusahaan yang pemilik atau komisarisnya dikenal memiliki hubungan dengan Edhy. Terkait izin tersebut, Edhy beberapa bulan lalu mengaku siap diaudit. Termasuk audit proses seleksi perusahaan penerima izin ekspor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika