REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI— Uni Emirat Arab (UEA) berhenti mengeluarkan visa baru bagi warga dari 13 negara Muslim. Keputusan yang dirilis 18 November lalu ini, diambil karena alasan keselamatan, meski Lembaga Bisnis Milik Negara UEA tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Dokumen tersebut mengatakan, aplikasi untuk pekerjaan baru dan visa kunjungan telah ditangguhkan untuk warga negara dari Somalia, Libya, Yaman, Aljazair, Kenya, Irak, Lebanon, Tunisia, Irak, Pakistan, Iran, Afghanistan, dan Suriah.
Belum jelas kapan penangguhan tersebut akan berakhir, Otoritas Federal untuk Identitas dan Kewarganegaraan UEA juga tidak segera berkomentar ketika dihubungi Reuters.
Surat edaran itu berlaku sepekan setelah Kedutaan Besar Prancis di UEA mendesak warganya untuk tetap waspada setelah serangan bom di Arab Saudi terhadap diplomat yang diklaim oleh ISIS.
Ledakan tersebut, yang terjadi selama upacara peringatan Perang Dunia Pertama di Jeddah, adalah serangan pertama dalam beberapa tahun di mana bahan peledak digunakan dalam upaya untuk menyerang orang asing di kerajaan konservatif.
Larangan visa juga datang dua bulan setelah negara Teluk itu menjalin hubungan formal dengan Israel, sebuah langkah yang melanggar kebijakan Arab selama beberapa dekade dan membuat marah beberapa negara dan komunitas Muslim. Yang lainnya menyambutnya.
Namun, sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan larangan itu tidak terkait dengan hubungan UEA dengan Israel.
Meskipun hubungan baru dengan Israel juga menyebabkan ketegangan dengan beberapa negara yang termasuk dalam daftar, sumber mengkonfirmasi bahwa itu tidak terkait dengan larangan tersebut.
Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa larangan tersebut diharapkan hanya berlangsung dalam waktu singkat dan mereka yang sudah memiliki visa yang valid tidak akan terpengaruh dan masih dapat memasuki UEA.
sumber: https://www.news18.com/news/world/uae-halts-new-visas-to-citizens-of-13-mostly-muslim-majority-countries-over-security-concerns-document-3116462.html
Dea Alvi Soraya
Ikuti Whatsapp Channel Republika