REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan selamat kepada jajaran Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang baru saja ditetapkan dalam Musyawarah Nasional ke-10 MUI. Ma'ruf yang sebelumnya sebagai Ketua Umum MUI periode 2015-2020 itu, mewakili Pemerintah mengapresiasi keberhasilan Munas ke-10 MUI yang menetapkan susunan kepengurusan MUI periode 2020-2025 secara musyawarah dan menyepakati Garis Besar Program MUI untuk lima tahun ke depan.
Pemerintah kata Ma'ruf, berharap dan mendoakan pimpinan MUI 2020-2025 senantiasa istiqomah dalam menjalankan tugasnya selama lima tahun ke depan.
"Saya berharap dan mendoakan agar pimpinan dan seluruh jajaran pengurus MUI periode 2020-2025 selalu Istiqamah, termasuk saya yg ada di didalamnya," kata Ma'ruf dalam penutupan Munas ke-10 MUI 2020 di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (27/10).
Ma'ruf mengingatkan kunci keberhasilan dalam melaksanakan peran pelayan umat dan mitra Pemerintah yakni ada di konsistensi pengurus MUI tersebut. Karenanya, ia berpesan agar pengurus MUI konsisten dalam menegakkan prinsip (mabda’) dan garis organisasi (khittah) yang telah menjadi tradisi para pengurus MUI dari masa ke masa.
Menurutnya, selama kedua prinsip itu menjadi pedoman, maka kepercayaan atau trust masyarakat dan pemerintah akan terjaga.
"Pemerintah dan masyarakat memiliki harapan besar kepada MUI untuk terus menjalankan perannya yang sangat vital, yaitu sebagai khadimul ummah atau pelayan umat sekaligus sebagai shadiqul hukumah atau mitra pemerintah," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf berpesan agar MUI menjalankan perannya dalam menjaga agama untuk menjadi sumber inspirasi, landasan berpikir dan kaidah penuntut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjaga agama dari upaya penodaan agama.
Kedua lanjut Ma'ruf, ia berharap MUI ikut menjaga negara dari upaya-upaya yang mencederai kesepakatan nasional bangsa. Serta ketiga, MUI diharapkan menjaga umat dari akidah yang menyimpang dan yang tidak sesuai syariah.
Menutup sambutannya, Ma'ruf juga berharap pengurus MUI periode 2020-2025 untuk tetap amanah dalam menjalankan kepercayaan umat. Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga melakukan serah terima kepada Ketua Umum MUI terpilih KH Miftachul Akhyar.
"Semoga sukses kepada pimpinan terpilih dan tetap amanah dalan menjalankan mandat yang telah diberikan, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil Alamin secara resmi Munas ke-10 saya tutup," kata Ma'ruf.
Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan KH Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Prof KH Ma’ruf Amin.
Di posisi Sekretaris Jenderal Munas menetapkan Dr Amirsyah Tambunan. Sedangkan Ketua Dewan Pertimbangan, Prof KH Ma’ruf Amin. Munas juga menetapkan sejumlah nama untuk menduduki posisi wakil ketua umum yaitu Buya Anwar Abbas, KH Marsyudi Suhud, dan Buya Basri Bermanda. Pemilihan tersebut melalui rapat tertutup 17 tim formatur dengan mengikuti protokol kesehatan dan menjalani rapid test.
“Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuan hasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan. Hasilnya tidak boleh diganggu gugat,” kata Kiai Ma’ruf yang didaulat sebagai ketua tim formatur, di arena Munas X MUI, Jakarta, Jumat (27/11).
Ketujuh belas tim formatur tersebut yaitu Prof Dr KH Ma’ruf Amin (unsur ketua umum), Dr Anwar Abbas (unsur sekjen), Prof Didin Hafidhuddin (unsur wantim), KH Bambang Maryono (unsur MUI Kepri), Dr KH Khaeruddin Tahmid (unsur MUI Lampung), KH Rahmat Syafei (unsur MUI Jawa Barat), KH Maman Supratman (unsur MUI Bali), Khairil Anwar (unsur MUI Kalteng), Drs KH Ryhamadi (unsur MUI Sultra), Dr Abdullah Latuapo (unsur MUI Maluku) KH Masduki Baidhlowi (unsur NU), Dr Amirsyah Tambunan (unsur Muhammadiyah), Buya Basri Barmanda (unsur Perti), KH Amad Sodikun (unsur Syarikat Islam), Dr Jeje Zainuddin (unsur Persatuan Islam), Prof Amany Lubis (unsur perguruan tinggi), KH Abdul Gofar Rozin (unsur pesantren).
Selain menetapkan formasi kepengurusan baru, Munas X MUI menghasilkan sejumlah keputusan antara lain di bidang fatwa, Munas memutuskan empat fatwa soal haji dan satu fatwa soal human deploit cell. Sementara itu untuk rekomendasi, Munas X MUI mengeluarkan Taujihat Jakarta merespons berbagai problematika dan dinamika mutakhir di tingkat nasional dan internasional.