REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Edhy Prabowo telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus suap. Tetapi, siapa pengganti Edhy, hingga saat ini masih jadi pertanyaan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri KP Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan pun angkat bicara terkait hal ini. Namun, alih-alih mengungkapkan nama pengganti, Luhut justru menekankan bahwa penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden.
"Mana saya tahu kalau itu, kau tanya yang punya pekerjaan. Soal jabatan ini saya juga nggak mau lama-lama, pekerjaan saya banyak kok. Kalau soal itu tanya Presiden," kata Luhut usai menggelar rapat perdana di kantor Kementerian KP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, memperkirakan pengganti Edhy akan tetap berasal dari Partai Gerindra. Di partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut, Edhy juga telah mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum.
Prediksi Ujang kalau pengganti Edhy akan tetap berasal dari Gerindra karena partai tersebut memiliki jatah dua kursi di Kementerian. Hal tersebut sesuai perjanjian antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto saat Pilpres kemarin.
Sedangkan peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti, memprediksi kader Gerindra tetap yang berpeluang besar menggantikan Edhy. Kalaupun tidak, ia meyakini kader Gerindra akan mengisi pos menteri lainnya saat Jokowi melakukan perombakan kabinet.
"Bisa jadi pengganti Menteri KKP bukan dari Gerindra, tetapi ada peluang besar kader Gerindra akan mengisi ruang lain di dalam kabinet," ujar Aisah.
Edhy Prabowo mengundurkan diri usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Berdasarkan laporan KPK, Edhy menerima suap dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama, Suharjito. Tujuannya agar perusahaan Suharjito ditetapkan sebagai eksportir benih lobster melalui forwarder, PT Aero Citra Kargo (PT ACK).
Perusahaan ini merupakan satu-satunya forwarder ekspor benih lobster yang sudah disepakati dan dapat restu dari Edhy. Walhasil, sejumlah perusahaan eksportir benih lobster harus menggunakan jasa PT ACK dengan tarif Rp 1.800 per benih.
Perusahaan-perusahaan yang berminat kemudian mentransfer uang kepada PT ACK dengan total Rp 9,8 miliar. Uang tersebutlah yang diduga kuat, dijadikan suap untuk Edhy Prabowo. Berdasarkan temuan KPK, Edhy menerima Rp 3,4 miliar dari PT ACK beserta 100 ribu dolar AS atau setara Rp 1,41 miliar dari Suharjito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika