REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua (Waka) Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menanggapi tak masuknya beberapa tokoh yang dinilai kritis terhadap pemerintah, seperti Din Syamsuddin, Tengku Zulkarnain, Yusuf Martak, dan Bachtiar Nasir, dalam susunan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025. Keempat pengurus MUI periode lama tersebut selama ini memang kerap mengkritik keras kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Ace, MUI memang bukanlah organisasi politik. "Tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap pemerintahan Jokowi, MUI bukan organisasi politik," ujar politikus Partai Golkar tersebut saat dihubungi, Jumat (27/11).
Menurut Ace, MUI adalah organisasi yang bertujuan untuk memikirkan kemaslahatan umat. Bukan tempat untuk membahas kepentingan politik tertentu. "MUI yang kini dipimpin oleh Romo Kyai Miftahul Akhyar, Rois Aam Syuriah PBNU, akan membawa MUI sebagai mitra yang konstruktif dan memberikan masukan-masukan berharga bagi pemerintah," ujar Ace.
Dia berharap, MUI dengan kepengurusan yang baru ini menjadi wadah bagi para ulama, kyai, cendikiawan, dan tokoh Muslim. Untuk berkiprah sebagai khadimul ummah atau pelayan umat dalam bidang keagamaan. "MUI terus mengedepankan washatiyatul Islam atau Islam moderat. Islam yang rahmah dan ramah, bukan yang marah," ujar Ace.
Musyawarah Nasional (Munas) X MUI menetapkan KH Miftachul Akhyar selaku Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Prof KH Ma’ruf Amin, yang menjadi Wakil Presiden RI periode 2019-2024.
Posisi Sekretaris Jenderal MUI ditempati Dr Amirsyah Tambunan. Sedangkan Ketua Dewan Pertimbangan dijabat KH Ma’ruf Amin. Munas juga menetapkan sejumlah nama untuk menduduki tiga Wakil Ketua Umum, yaitu Buya Anwar Abbas (Muhammadiyah), KH Marsyudi Suhud (NU), dan Buya Basri Bermanda (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).
Ikuti Whatsapp Channel Republika