REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN - Raja Yordania Abdullah pada Ahad (29/11) bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan berbicara soal upaya penyelesaian konflik Arab-Israel. Kedua pemimpin, kata para pejabat, sangat berharap presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden akan menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian mengenai solusi dua negara untuk konflik Arab-Israel yang telah berlangsung puluhan tahun.
Dalam pernyataan istana setelah bertemu Abbas di pelabuhan Laut Merah Aqaba, sang raja yang dalam beberapa bulan terakhir mengatakan kebijakan Israel dan rencana perdamaian Timur Tengah rancangan Trump akan berujung ke konflik, mengatakan dia sepenuhnya mendukung kenegaraan Palestina.
"Yang Mulia menekankan Yordania dengan semua sumber dayanya berdiri di samping Palestina dalam mencapai hak-hak sah mereka untuk mendirikan negara merdeka," kata raja seperti dikutip dalam pernyataan itu.
Dalam percakapan pertamanya dengan seorang pemimpin Arab sejak pemilihannya awal bulan ini, Biden berbicara dengan Raja Abdullah pekan lalu. Saat itu, Biden mengatakan kepada raja bahwa dia berharap untuk bekerja sama "mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina".
Pemerintahan Trump membalikkan beberapa dekade kebijakan AS tentang konflik itu, menahan diri untuk tidak mendukung solusi dua negara, formula internasional lama yang menubuatkan negara Palestina hidup berdampingan dengan Israel.
Para diplomat mengatakan raja melihat kebijakan Trump mengesampingkan peran penting yang pernah dimainkan kerajaan dalam penciptaan perdamaian Arab-Israel dengan dukungan penuh dari kebijakan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Raja merupakan sekutu setia AS yang termasuk di antara para pemimpin Arab pertama yang memberi selamat kepada Biden,
Rencana perdamaian Trump juga dipandang sebagai ancaman keberadaan bagi Yordania dengan runtuhnya negara Palestina melalui aneksasi sebagian besar Tepi Barat yang mendorong kerajaan itu menjadi negara alternatif bagi rakyat Palestina.
Yordania, yang kehilangan Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur ke tangan Israel selama perang Arab-Israel 1967, berada di jantung konflik dengan lebih dari tujuh juta warganya yang berasal dari Palestina.
Dalam komunike bersama lain dengan Abbas, kedua pemimpin mengatakan Israel "berusaha memaksakan realitas baru" dengan mencaplok dan mempercepat pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.
Pemerintahan Trump juga mengobarkan murka Yordania dan Arab ketika pemerintahan Trump tidak lagi memandang permukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan yang "tak konsisten dengan hukum internasional".
Abbas pada Senin akan menuju ke Kairo guna mencari dukungannya untuk kebangkitan pembicaraan damai berdasarkan solusi dua negara, kata para diplomat. Tiga tahun lalu Abbas memutus kontak dengan pemerintahan Trump, yang ia anggap condong memihak Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika