REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Kapolresta Bogor Kota Komisaris Besar Polisi Hendri Fiuser mengatakan, pihaknya tetap menindaklanjuti laporan dari Satgas Covid-19 Kota Bogor terhadap Rumah Sakit Ummi. Sebab, laporan yang diajukan pada Sabtu (28/11) itu adalah pidana murni bukan delik aduan.
“Oh enggak bisa (dicabut). Ini bukan delik aduan, tapi pidana murni. Kalau pidana murni enggak mungkin bisa dicabut,” ujar Hendri kepada wartawan di Mako Polresta Bogor Kota, Senin (30/11).
Apalagi, lanjutnya, dalam kasus ini yang melaporkan kasus ini bukan atas nama pribadi Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, melainkan atas nama Satgas yang merupakan pemerintah. Sehingga, Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor tidak bisa mencabut laporan tersebut.
“Enggak bisa Pak Wali mencabut laporan, ini kan bukan perkara delik aduan. Aturannya tidak bisa dicabut. Dan siapa pun untuk kasus ini bisa melaporkan, bukan hanya Satgas,” kata Hendri.
Untuk itu, Hendri mengatakan pihak kepolisian berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Sekaligus menggali tersangka dari Pasal 14 Ayat 1,2 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang penanggulangan wabah penyakit menular.
“Artinya proses tetap lanjut,” ucapnya.
Dia menambahkan, terkait dengan kasus ini pihak kepolisian sudah memeriksa beberapa saksi dari Satgas Covid-19 Kota Bogor dan dari MER-C. Diketahui, hari ini jajaran direksi RS Ummi juga datang untuk memenuhi panggilan dari polisi.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Alma Wiranta menjelaskan, untuk mencabut laporan tersebut perlu pertimbangan dari forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).
“Ini kan dari Satgas ya, sebagai organisasi ini perlu pertimbangan dari Forkopimda. Artinya pernyataan beliau kemarin harus juga diikuti oleh beberapa pimpinan perangakt daerah atau pangkat Forkopimda lainnya,” tutur Alma.
Meski demikan, Alma menyatakan pertimbangan tersebut sudah dibicarakan kepada Forkopimda. Hanya saja belum disampaikan secara menyeluruh, dan harus menunggu dari perangkat Forkopimda yang lain.
“Kan beliau sebagai ketua harus didukung oleh semua perangakt yang ada di Kota Bogor,” pungkasnya.
Pihak RS Ummi, Pemkot Bogor, Satgas Covid-19 Bogor dan otoritas terkait telah menggelar konferensi pers bersama di Balai Kota Bogor, Ahad (29/11) petang. Dalam pertemuan itulah, Bima sepakat mencabut laporannya karena ada itikad baik dari RS UMMI untuk melaksanakan perbaikan.
"Kemarin Insya Allah semua urusan selesai. Kita lihat perkembangannya lagi," kata Direktur Umum RS UMMI Bogor Najamudin kepada Republika, Senin (30/11).
Setelah Wali Kota Bogor mencabut laporan polisi, Najamudin meyakini pihaknya akan lolos dari jeratan hukum. Hingga saat ini, Najamudin menyebut belum mendapat panggilan kepolisian baik dari Polres Bogor maupun Bareskrim Polri. Ia menilai, hal tersebut sebagai hasil pertemuan pada Ahad kemarin dimana semua pihak sepakat berdamai.
"Pemanggilan hari ini oleh polisi belum ada tindak lanjut. Karena dari awal (Ahad) Kang Bima cabut pelaporan," ujar Najamudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika