REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa kondisi covid-19 di Indonesia kian memburuk. Politikus PDIP ini mengimbau agar pemerintah meniadakan kebijakan libur panjang tahun baru.
"Saya kira saya mohon kepada pemerintah untuk meniadakan libur panjang atau memangkas dan hanya diperuntukan libur hari H pada saat hari keagamaan maupun tahun baru," kata Rahmad kepada Republika, Selasa (1/12).
Sementara itu terkait tingginya angka covid-19 di Jawa Tengah yang diwanti-wanti Presiden Jokowi, Rahmad menilai hal itu terjadi karena banyaknya masyarakat dari Jakarta yang berbondong-bondong masuk Jawa Tengah pada saat libur panjang beberapa waktu lalu. Namun, ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah langsung melakukan tracing dan melakukan swab test.
"Coba tidak diikuti oleh rapid tes dan swab test, itu semakin nggak terkendali itu. Setelah ketahuan pemerintah jateng lakukan gerakan masal tesnya tracing, kemudian begitu yang kena harus dikarantina secara mandiri maupun dilakukan menuju ke pelayanan kesehatan," ujarnya.
Ia menilai kekhwatiran Presiden Jokowi wajar dan perlu menjadi bahan evaluasi. Karena itu, ia mendorong adanya penegakan disiplin.
"Tidak boleh ada pembiaran sedikitpun, tidak boleh ada toleransi sedikitpun terhadap cara dan upaya dalam rangka untuk melakukan kegiatan yang memunculkan kerumunan masyarakat," kata dia.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kasus Covid-19 di Indonesia semakin memburuk dalam beberapa hari terakhir ini. Berdasarkan data per 29 November, Jokowi menyebut, kasus aktif secara nasional bahkan meningkat jumlahnya menjadi 13,41 persen dibandingkan pekan sebelumnya yang sebesar 12,78 persen.
Presiden pun meminta seluruh pihak agar berhati-hati terhadap lonjakan kasus Covid ini. "Kasus aktif kita sekarang ini meningkat menjadi 13,41 persen meskipun ini lebih baik dari angka rata-rata dunia. Tapi, hati-hati ini lebih tinggi dari rata-rata minggu yang lalu," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/11).
Presiden pun juga menyoroti dua provinsi dengan lonjakan kasus tertinggi dalam beberapa hari terakhir ini, yakni Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Karena itu, ia menginstruksikan agar kepala daerah dan Satgas Penanganan Covid-19 betul-betul memberikan perhatian pada kondisi ini. "Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika