REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung upaya pemerintah membenahi seluruh aturan berinvestasi di Indonesia melalui Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Pasca UUCK, diharapkan regulasi yang dibuat menjadi lebih baik dan bukan justru sebaliknya.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Regulasi dan Investasi, MT Junaedy menanggapi proses penyusunan petunjuk pelaksana (juklak) UUCK. Khususnyayang berkaitan dengan sektor industri properti dan perumahan, baik rancangan peraturan pemerintah (RPP) maupun rancangan peraturan presiden (Raperpres).

Junaedy mengatakan tujuan dari UUCK dilatarbelakangi kondisi regulasi di Tanah Air yang tidak berdaya saing. Perizinan rumit, banyaknya pungutan tidak rasional, layanan publik yang buruk serta tidak adanya kepastian hukum untuk berinvestasi. Situasi itu membuat investasi di Indonesia kurang layak usaha meski didukung dengan sumber daya melimpah.

Untuk itulah, pemerintah melahirkan UUCK yang bertujuan meningkatkan investasi dan membuat cipta kerja melalui reformasi dan relaksasi kebijakan yang meliputi kemudahan, percepatan, dan penyederhaan. Juga tranparansi layanan publik seperti perizinan, BPN, perdagangan, melalui OSS, pemberian insentif pungutan dan kewajiban serta perlindungan investasi.

Menurut Junaedy, penciptaan lapangan kerja menjadi mustahil kalau Indonesia tidak mampu menarik minat investor untuk berusaha ke Tanah Air. Oleh karena itu, Indonesia mutlak membutuhkan regulasi yang berdaya saing.

“Kami berpendapat bahwa regulasi yang dilahirkan sesudah UUCK ini harus berubah signifikan menjadi lebih baik, bukan justru sebaliknya. Dengan demikian, maka tujuan keberadaan UUCK untuk terciptanya iklim berinvestasi yang lebih kondusif dan terciptanya lapangan kerja dapat terealisasi,” ujar Junaedy menegaskan.

Saat ini, tujuan mulia pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan taraf hidup masyarakat sangat ditunggu-tunggu kebenaran target dan realisasinya oleh publik, pengusaha, investor, dan seluruh stakeholder.

REI berdasarkan tugas yang diberikan Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida dan bersinergi dengan Kadin bidang Properti dan Apindo, ikut mengawal peraturan turunan UUCK guna memastikan tujuan pemerintah dan Presiden Jokowi terwujud. Caranya dengan membentuk 15 tim pengkaji yang menganalisa, membuat DIM (daftar inventarisir masalah) serta mengeluarkan eksekutif summary yang berisi usulan perbaikan dan perubahan untuk membantu memudahkan pengambil keputusan.

Setelah mengkaji 16 RPP dan Raperpres yang berhubungan dengan industri properti dan perumahan, REI berharap kepada Presiden Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta menteri yang terkait untuk mengkaji terlebih dahulu dengan seksama apakah RPP/Ranperpres yang dibuat sudah sejalan dengan target dan semangat UUCK.

“Karena  beberapa regulasi yang diusulkan dalam RPP dan Raperpres yang dibuat sesudah UUCK belum mengambarkan harapan UUCK tersebut. Bahkan sebagian regulasi justru menambah beban biaya tinggi dan aturannya lebih rumit dari sebelumnya. Hal ini tentu patut diwaspadai,” ujar Junaedy mengungkapkan.

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Regulasi dan Investasi, MT Junaedy - (REI)

Begitu pun, sejauh ini DPP REI mengapresiasi draf RPP yang sedang disusun Kementerian ATR-BPN yang dari awal membuka diri untuk menerima masukan dalam menselaraskan semangat UUCK. Menurut Junaedy, dari draf RPP sudah ada perbaikan meski perlu ada beberapa masukan lebih lanjut sebagai penguatan di dalam RPP.

Selain itu sejumlah peraturan pelaksana UUCK yang bersinggungan dengan investasi properti dan perumahan juga sedang dibahas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Antara lain aturan menyangkut Hunian Berimbang, Rusun, PPJB, BP3, PSU dan aturan bangunan gedung.

“Alhamdulilah kami sudah dapat berkoordinasi dan diberikan kesempatan memberikan masukan guna memastikan RPP layak usaha, adanya relaksasi, insentif dan juga perlindungan investasi. REI dan juga Kadin Properti dan Apindo berharap dapat turut dilibatkan dalam proses pembahasan sejumlah peraturan pelaksana UUCK,” ujar Junaedy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika