REPUBLIKA.CO.ID, SAO PAULO - Di tengah melonggarnya undang-undang lingkungan di bawah Presiden Brasil Jair Bolsonaro, deforestasi di hutan hujan Amazon telah melampaui 11.000 kilometer persegi, menurut data resmi yang dirilis pada Senin.
Data menunjukkan bahwa penebangan hutan mencapai laju terburuknya sejak 2008, ketika program pemantauan deforestasi nasional yang disebut PRODES mencatat deforestasi seluas 12.911 km persegi.
PRODES memantau deforestasi di Legal Amazon, yang terdiri dari wilayah barat negara bagian Maranhão dan seluruh wilayah negara bagian Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima dan Tocantins, menggunakan satelit dan telah mempublikasikan laporan tahunan sejak 1988.
Menurut angka resmi oleh Institut Riset Antariksa Nasional (Inpe), Area terdeforestasi di Amazon mencapai 11.088 km persegi pada Agustus 2019 hingga Juli 2020, meningkat 9,5 persen dibandingkan periode sebelumnya (Agustus 2018 hingga Juli 2019), yang mencapai 10.129 km persen.
Pengukuran dilakukan dengan membandingkan citra satelit akhir Juli dengan citra awal Agustus tahun sebelumnya, tanggal yang bertepatan dengan musim kemarau di wilayah tersebut, saat awan lebih sedikit sehingga tidak mengganggu perhitungan.
Data yang dirilis hari ini menunjukkan bahwa pemerintahan Bolsonaro dan Menteri Lingkungan Ricardo Salles gagal memenuhi rencana yang diumumkan pada 2019. Tanpa menyebutkan tujuan apa pun, Salles saat itu mengatakan bahwa dia bermaksud untuk menghapus deforestasi ilegal dengan menetapkan apa yang dia sebut hanya "strategi," tanpa menjelaskannya.
Berbicara di markas Inpe pada Senin, Wakil Presiden Hamilton Mourao, yang mengetuai Dewan Amazon, mengatakan Angkatan Bersenjata terlambat memulai upayanya memerangi penggundulan hutan. Mourao mengatakan kehadiran militer sudah berpengaruh, karena diperkirakan ada peningkatan 20 persen di kawasan gundul.
"Tidak ada yang perlu dirayakan. Justru sebaliknya. Keinginan terakhir kami adalah tidak ada lagi deforestasi ilegal dalam keadaan apa pun," tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika