REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan digelar serentak di 270 daerah pada 9 Desember mendatang. Jelang hari pencoblosan itu, konten sepanjang gelaran pilkada yang terindikasi informasi palsu atau hoaks kian masif di internet ataupun media sosial.
Dalam data yang dikirimkan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar, setidaknya ada 43 laporan isu hoaks Pilkada 2020 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) per 1 Desember pukul 06.00. Jumlah ini meningkat dibandingkan data per 29 Oktober, dengan 38 laporan isu hoaks.
Jumlah di atas pun belum termasuk dua laporan yang diterima Bawaslu terkait penyebaran berita bohong dan satu laporan disinformasi per 29 November 2020. Menurut Fritz, temuan hoaks pilkada ini ditindaklanjuti dengan permintaan takedown atau konten kepada penyedia platform digital.
"Tergantung asal dari mana. Kalau laporan dari Kominfo, kami kirim balik ke mereka. Kalau itu temuan Bawaslu atau laporan masyarakat, kami langsung," ujat Fritz saat dikonfirmasi Republika, Selasa (1/12).