REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih memiliki sisa anggaran Rp 164,3 triliun untuk direalisasikan pada bulan ini. Sisa tersebut akan dimaksimalkan penyerapannya, terutama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pada kuartal IV.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, sisa anggaran yang tercatat sudah termasuk biaya cadangan untuk membiayai vaksin pada 2021 dengan besaran Rp 31,8 triliun dan cadangan klaster insentif usaha Rp 34,9 triliun. Sri memastikan terus mendorong kementerian/lembaga terkait untuk segera mengakselerasinya.
"Kita akan eksekusi Rp 164,3 triliun ini," tuturnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (1/12).
Pemerintah menetapkan pagu anggaran program PEN sebesar Rp 695,2 triliun. Sampai dengan kuartal III, total anggaran yang terserap baru mencapai Rp 318,48 triliun. Pada kuartal ini, pemerintah masih memiliki tugas untuk merealisasikan Rp 376,7 triliun.
Dari total tersebut, sebanyak Rp 212 triliun di antaranya sudah terserap selama periode Oktober sampai dengan 25 November. Artinya, masih dibutuhkan realisasi Rp 164,3 triliun untuk mencapai target penyerapan maksimal.
Secara lebih rinci, sisa belanja dan pembiayaan terbesar terdapat pada pembiayaan korporasi. Sisa anggarannya mencapai Rp 59,22 triliun dari pagu anggaran Rp 61,2 triliun. Sri menuturkan, target pembiayaan akan tercapai melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN maupun Lembaga Pengelola Investasi (SWF), pinjaman daerah serta pinjaman BUMN.
Sri mengatakan, optimisme itu dikarenakan beberapa program sudah masuk pipeline, sehingga tinggal menunggu proses eksekusi dari penetapan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah juga sudah dalam tahap menganalisa restrukturisasi keuangan beberapa korporasi yang ditargetkan mendapat bantuan. "Tapi, ini semua sudah di pipeline," ucapnya.
Kehati-hatian menjadi prioritas Sri. Sebab, Sri menjelaskan, pemerintah harus memastikan bahwa BUMN dan korporasi target penerima PEN dapat melakukan perubahan dan memperbaiki restrukturisasi keuangan serta tata kelola. Tujuannya, agar mereka bisa kembali bangkit dan sehat.
Sementara itu, klaster sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga masih memiliki sisa Rp 29,72 triliun. Sebanyak Rp 25,89 triliun akan ditujukan untuk program-program perlindungan sosial, sementara Rp 12,86 triliun lainnya digunakan sebagai dukungan ke UMKM.
Untuk klaster kesehatan yang memiliki pagu Rp 97,9 triliun, pemerintah masih memiliki sisa belanja sekitar Rp 27,6 triliun. Terakhir, insentif usaha memiliki sisa terkecil, yaitu Rp 9,02 triliun dari pagu Rp 120,6 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika