REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahja Purnama menilai proyek gasifikasi yang saat ini tengah dikembangkan oleh PT Bukit Asam dan Pertamina sebenarnya tidak ekonomis. Meski begitu, ia mengatakan Pertamina tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini.
Ahok menganggap proyek gasifikasi yang mengubah batu bara menjadi dimethyl ether atau DME tidak cocok sebagai bahan bakar pengganti liquefied petroleum gas atau LPG. Pasalnya, guna merealisasikan program tersebut ke masyarakat, pemerintah perlu merogoh kocek yang cukup dalam.
Hal ini mengingat proyek DME membutuhkan subsidi yang jauh lebih mahal ketimbang pemerintah melakukan kebijakan impor LPG. "DME sebagai substitusi LPG menarik, tetapi mungkin memerlukan subsidi karena DME lebih mahal dari LPG," kata Ahok dalam International Oil and Gas Convention, Rabu (2/12).
Pertamina merupakan salah satu BUMN yang ditugasi mengerjakan proyek gasifikasi batu bara bersama dengan PT Bukit Asam Tbk (Persero) dan menggandeng Air Products dari Amerika Serikat sebagai investor. Kata Ahok, untuk mengatasi harga DME yang lebih mahal dari LPG, kerja sama dengan perusahaan lain menjadi solusi dan masih akan dibicarakan ke depannya.