REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA -- Pemerintah Bahrain akan melabeli produk yang diproduksi di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan sebagai "Buatan Israel". Israel dan Bahrain diketahui telah melakukan normalisasi diplomatik.
"Tanpi merinci detail dan garis perbatasan, produk atau layanan Israel akan diperlakukan seperti Israel. Kami akan mengidentifikasi mereka sebagai produk Israel," kata Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Bahrain Zayed bin Rashid Al Zayani pada Kamis (3/12), dikutip laman Jerusalem Post.
Dia menyebut tidak akan ada pembatasan atau perlakuan khusus, termasuk aturan tertentu, untuk bisnis Israel. "Kami akan memperlakukan perusahaan Israel seperti yang kami lakukan kepada perusahaan Italia atau Jerman atau Saudi, dalam hal ini. Orang Israel disambut seperti perusahaan internasional lainnya di Bahrain," ucapnya.
Penjelasan terkait label produk asal wilayah pendudukan Palestina disampaikan setelah Al Zayani melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi, dan Menteri Ekonomi Amir Peretz. Belum lama ini Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengubah pedomannya agar produk asal Tepi Barat diberi label "dibuat di Tepi Barat".
Perhimpunan Negara Eropa secara tegas melakukan pelabelan terpisah atas produk-produk yang berasal atau diproduksi di wilayah pendudukan seperti Tepi Barat. Uni Eropa memandang pendudukan Israel atas wilayah tersebut ilegal dan melanggar hukum internasional.
Pada November 2019, pengadilan tinggi Uni Eropa memutuskan bahwa semua produk makanan Israel yang diproduksi di wilayah pendudukan harus diberi label khusus. Hal itu dilakukan agar tak ada penyesatan terhadap konsumen.
Pengadilan Eropa mengatakan di bawah aturan Uni Eropa tentang pelabelan makanan, harus jelas dari mana produk-produk itu berasal. "Bahan makanan yang berasal dari wilayah yang diduduki Israel harus disertai indikasi wilayah asalnya, didampingi dari mana bahan makanan tersebut berasal dari permukiman Israel di dalam wilayah itu, dengan indikasi asalnya," kata Pengadilan Eropa dalam putusannya.
Menurut Pengadilan Eropa, selama ini banyak produk yang dikemas dengan keterangan berasal atau dibuat Israel. Padahal sebenarnya produk tersebut diproduksi di wilayah pendudukan. Hal itu tentu menyesatkan konsumen.
Pengadilan Eropa mengatakan peraturan Uni Eropa tahun 2011 tentang pelabelan asal barang atau produk dimaksudkan untuk memungkinkan konsumen membuat pilihan dan keputusan berdasarkan informasi. Tidak hanya menyangkut pertimbangan kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan sosial, tapi juga pertimbangan etis serta pertimbangan yang berkaitan dengan ketaatan hukum internasional.
"Pengadilan menggarisbawahi dalam hal tersebut bahwa pertimbangan seperti itu dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen," kata Pengadilan Eropa.
Dalam keputusannya, Pengadilan Eropa turut menyinggung tentang permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Menurut mereka perpindahan penduduk Israel ke permukiman di wilayah Palestina jelas melanggar hukum humaniter internasional umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika