REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Pemerintahan yang dipimpin oleh presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden disebut harus mempertahankan tekanan terhadap pada Venezuela, agar nantinya negara Amerika Latin itu terlibat dalam negosiasi nyata.

Hal itu disampaikan oleh utusan khusus AS, Elliot Abrams dalam sebuah diskusi daring pada Kamis (3/12). Menurutnya, rakyat Venezuela harus memiliki pilihan untuk bebas, tidak seperti saat ini, di mana negara itu dipimpin oleh Presiden Nicolas Maduro. 

“Saya pikir ini penting jika pemerintahan yang akan datang menjelaskan akan melanjutkan tekanan sampai rezim pemerintah Venezuela bersedia melakukan negosiasi nyata yang mengarah pada pemilihan presiden,” ujar Abrams dalam diskusi tersebut, dilansir Sputnik, Jumat (4/12). 

Abrams menyerukan kepada pendukung Presiden Maduro di pemerintahan dan militer untuk memikirkan kembali komitmennya kepada presiden. Pemerintah AS yang akan dipimpin Biden secara resmi setelah pelantikan pada 20 Januari 2021 dinilai harus melanjutkan kebijakan yang diambil oleh Presiden Donald Trump saat ini terhadap Venezuela. Abrams mengatakan upaya untuk menekan Caracas telah menjadi upaya bipartisan. 

Venezuela telah berada di tengah kekacauan politik dalam waktu lama. Kondisi itu semakin meningkat pada tahun lalu setelah Juan Guaido, kepala Majelis Nasional Venezuela yang berpihak pada oposisi menyatakan dirinya sebagai presiden sementara negara itu, dalam upaya untuk menggulingkan Maduro yang baru saja terpilih kembali.

Ketegangan antara AS dan Venezuela mencapai babak baru setelah Amerika mengakui Guaido sebagai presiden Venezuela. Sementara itu, negara besar lainnya seperti Rusia dan China menentang sikap AS dengan tetap mengakui Maduro sebagai pemimpin sah negara itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika