REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Indonesia mendorong Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memperkuat tata kelola sektor keamanan di negara-negara pascakonflik. Demikian disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar pada Pertemuan Tingkat Tinggi DK PBB mengenai "Peacebuilding and Sustaining Peace: Security Sector Governance and Reform", Kamis (3/12).

“Situasi di negara-negara pascakonflik saat ini menjadi semakin kompleks antara lain karena kurangnya kapasitas dan lemahnya institusi keamanan yang dapat mendukung penanganan pandemi Covid-19," ujar Wamenlu dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (4/12).

Dalam pertemuan DK PBB tersebut, Wamenlu Mahendra menggarisbawahi tiga poin utama untuk mencapai tata kelola institusi keamanan yang lebih efektif, profesional, dan akuntabel sebagai respons atas tantangan keamanan terkini serta mencegah terulangnya konflik.

Pertama, Wamenlu menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan upaya reformasi sektor keamanan dengan kebutuhan dan konteks nasional masing-masing.

“Setiap negara harus merumuskan dan memimpin upaya reformasi sektor keamanannya masing-masing secara inklusif," ujar Mahendra yang mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat sipil dan perempuan.

Hal kedua yang ditekankan oleh Wamenlu RI adalah perlunya peningkatan peran PBB dalam mendukung reformasi sektor keamanan di negara yang terdampak konflik. “Guna melaksanakan mandatnya secara efektif, misi penjaga perdamaian dan special political missions (misi politik khusus--red) PBB harus dilengkapi dengan sumber daya dan kapasitas yang memadai," tegas dia.

Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara DK PBB dan Peacebulding Comission (PBC), terutama pada tahap transisi. “Kemitraan dengan semua pemangku kepentingan terkait adalah kunci keberhasilan reformasi sektor keamanan," ujar Wamenlu menjelaskan poin ketiganya.

Dalam kaitan ini, sistem PBB harus dapat meningkatkan kemitraan dengan organisasi kawasan serta lembaga keuangan internasional. Wamenlu juga membagikan pengalaman dan keberhasilan Indonesia dalam reformasi sektor keamanan sebagai bagian dari reformasi politik dan demokratisasi di awal tahun 2000-an.

Wamenlu Mahendra menyatakan bahwa keberhasilan reformasi sektor keamanan membutuhkan rasa kepemilikan nasional dan dukungan kuat dari komunitas internasional serta tanggung jawab global untuk kepentingan semua. “Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi mitra sejati dalam mendukung proses bina damai melalui reformasi sektor keamanan," pungkas Wamenlu Mahendra menutup pidatonya.

Pertemuan DK PBB dipimpin secara langsung oleh Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Dr. Grace Naledi Mandisa Pandor, MP selaku Presiden DK PBB pada Desember 2020 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB.

Pertemuan menghadirkan beberapa pemateri, di antaranya, Asisten Sekretaris Jenderal PBB (ASG) untuk Afrika Bintou Keita, ASG untuk Institusi Hukum dan Keamanan Alexander Zouev, serta Komisioner Uni Afrika untuk Perdamaian dan Keamanan Smail Chergui dan membahas laporan Sekretaris Jenderal PBB.

Debat terbuka tingkat tinggi ini merupakan salah satu kegiatan utama Presidensi Afrika Selatan di DK PBB. Pertemuan dihadiri oleh beberapa pejab​at tinggi anggota DK PBB, antara lain, Belgia, Tunisia, Estonia, Saint Vincent and the Grenadines, serta Jerman.

Dalam pertemuan tersebut, DK PBB juga mengesahkan resolusi terkait Tata Kelola dan Reformasi Sektor Keamanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika