REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta, pemerintah melakukan refokusing anggaran tahun 2021 untuk mempersiapkan sekolah tatap muka Januari 2021. Sebab, jika hanya menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah yang infrastrukturnya belum lengkap tidak akan mampu memenuhi syarat protokol kesehatan.

Huda mengatakan, saat ini tidak lebih dari 50 persen sekolah di Indonesia siap untuk memenuhi daftar periksa yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait protokol kesehatan. Ia menilai, sekolah-sekolah yang belum siap ini tidak akan bisa memenuhi protokol kesehatan tanpa bantuan dari pemerintah.

"Nah, ketidaksiapan ini ya kalau nggak siap, nggak bisa dipaksakan. Artinya, tidak bisa dipaksakan menggunakan dana BOS, dan secara hitungan pun kalau dana BOS dipakai untuk pelaksanaan swab tidak mungkin," kata Huda, dalam telekonferensi, Kamis (3/12).

Terkait hal ini, refokusing anggaran harus dilakukan untuk skema bantuan ke sekolah dalam hal pengadaan protokol kesehatan. Tentunya, agar refokusing anggaran ini terealisasikan perlu ada tahapan dan komunikasi antara Kemendikbud, Kemenkeu, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Ia menjelaskan, meskipun sudah diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka pada tahun 2021, suasana dunia pendidikan masih dalam situasi darurat. "Karena itu, kami minta tetap ada social safety net bidang pendidikan, termasuk di dalamnya adalah hal-hal semacam ini. Bantuan kepada sekolah terkait protokol kesehatan ini," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika