REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL — Majelis Nasional mengeluarkan anggaran senilai 400 juta won (sekitar Rp 5,1 miliar) untuk proyek Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata mendukung pelatihan K-Pop artis Asia, Rabu (2/12). Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari 1,5 miliar won (sekitar Rp 65 miliar) yang diajukan Kementerian Kebudayaan untuk melaksanakan proyek bersama enam kelompok dari tiga negara Asia lainnya.
“Sejak anggaran dipotong menjadi 400 juta won. Kami harus menyesuaikan rencana awal dan merealisasikan program,” kata pejabat Divisi Kerjasama Konten Hallyu, Kim Deok-su dilansir The Korea Herald, Kamis (3/12).
Proyek awal Kementerian Kebudayaan itu didasarkan pada pengalaman proyek serupa dengan boy band Myanmar, Project K, yang datang ke Korea pada September tahun ini. Mereka datang untuk merasakan sistem pelatihan artis Korea.
“Kami mengadakan Asia Song Festival dan mengundang artis dari luar negeri. Proyek K adalah salah satunya,” ujar pejabat Divisi Kerjasama Konten Hallyu, Lee Jun-ho.
Saat itu, Lee menjelaskan penyelenggara tidak memiliki anggaran untuk memberikan program pengalaman pelatihan. Karena itu, grup tersebut menerima uang dari sebuah perusahaan Myanmar.
Kementerian Kebudayaan membantu program pengalaman grup dengan memperkenalkan perusahaan hiburan lokal. “Kami menemukan bahwa kami dapat mempromosikan sistem pelatihan K-pop ke dunia melalui proyek ini,” kata Lee.
Dia meyakini proyek tersebut juga dapat mempromosikan budaya tradisional Korea. “Grup tersebut mem-posting pengalaman budaya tradisional Korea di media sosialnya, saat mereka di sini untuk pelatihan dan penggemar menyukainya,” ujar Lee.
Namun, proyek tersebut mendapat kritik keras oleh anggota Majelis Nasional. Lewat akun media sosialnya, politikus dari Partai People Power Party, Park Soo-young mengkritisi usulan Kementerian Kebudayaan yang menetapkan anggaran 1,5 miliar won untuk mendukung program pelatihan K-pop untuk seniman dari Myanmar dan Vietnam.
“Saya tidak yakin apakah mereka menyebut diri mereka pemerintah Republik Korea, ketika mereka membuang-buang uang seperti ini,” kata Park.
Selama proses peninjauan anggaran, anggota Majelis Nasional dari Partai Kekuatan Rakyat, Cho Hae-jin mengatakan paham bahwa proyek seperti itu diperlukan. Namun menurut dia tidak harus dilakukan dengan anggaran pemerintah.
Seorang analis senior di Gaon Chart yang dijalankan oleh Asosiasi Konten Musik Korea, Kim Jin-woo juga menyatakan keraguan tentang proyek tersebut.
“Melalui artis seperti BTS, efektivitas sistem pelatihan K-pop telah diverifikasi. Saya tidak mengerti mengapa kami harus mengeluarkan uang untuk mendatangkan artis dari luar negeri,” ujar Kim.
Dia memahami bahwa ada banyak permintaan untuk sistem pelatihan di pasar global. Namun, beberapa perusahaan hiburan lokal berhasil mengekspornya tanpa intervensi atau dukungan dari pemerintah.
“SB19 adalah grup Filipina, tetapi mereka menerima pelatihan K-pop dari perusahaan hiburan lokal. Grup ini memiliki basis penggemar yang kuat dan memasuki chart 'Social 50' Billboard tahun lalu,” kata Kim.
Sementara, total 6,86 triliun won (sekitar Rp 87 triliun) untuk anggaran Kementerian Kebudayaan pada 2021 sudah disahkan. Jumlah tersebut 5,9 persen lebih tinggi dari 6,48 miliar won (sekitar Rp 83 miliar) yang ditetapkan pada 2020. Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk mendukung produksi konten budaya daring dan tanpa kontak.
Misalnya, 26,5 miliar won (sekitar Rp Rp 339 miliar) baru dialokasikan untuk Proyek Produksi Konten K-Pop Imersif Daring, yang terutama bertujuan untuk menguntungkan perusahaan hiburan kecil dan menengah yang ingin mengadakan konser seperti "Bang Bang Con: The Live" BTS, tetapi tidak bisa karena kendala keuangan. Anggaran juga akan mendukung industri terkait seni, pariwisata, dan olahraga yang terdampak pandemi virus corona.
Ikuti Whatsapp Channel Republika